Pak Menteri, Pemkab Bekasi Minta Bantuan Anggaran Pemeliharaan Palang Pintu KA

BISA DITILANG: Pengendara yang nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta saat ini bakal ditilang aparat kepolisian Foto: Dokumentasi /RADAR BEKASI

BISA DITILANG: Pengendara yang nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta saat ini bakal ditilang aparat kepolisian Foto: Dokumentasi /RADAR BEKASI

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi meminta bantuan anggaran pemeliharaan palang pintu kereta api elektronik ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Palang pintu tersebut berada di Jalan Bosih, Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat.

Kepala Seksi Keselamatan Transportasi dan Orang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Ramdani Aris, mengatakan seluruh perlintasan pintu kereta api diwajibkan dipasang alat elektronifikasi. Untuk itu, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pemasangan alat tersebut sebesar Rp100 juta di APBD 2017.

Namun yang menjadi persoalan, kata dia, ialah anggaran perawatan. Karena jika palang pintu elektronik tersebut rusak, biaya perbaikannya sangat mahal.

“Kita berharap ada kontribusi dari kementerian untuk anggaran perbaikannya,” katanya.

Sejauh ini, kata Ramdani, kementerian hanya membantu kegiatan pelatihan petugas perlintasan saja, itupun dilakukan oleh Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

“Harusnya ada timbal balik dari PT KAI, apalagi palang pintu itu sangat dibutuhkan karena akan diterapkannya double-double track, di mana kereta api akan melintas beberapa menit sekali,” ucapnya.

Baca Juga: Dishub Kota Bekasi Siapkan Sanksi bagi Angkot yang Tak Dilengkapi AC

Masih Ramdani, sedikitnya ada 10 perlintasan kereta api yang dikelola pihak outsourcing, yaitu pos pintu Indoporlen, pos pintu Kompas, pos pintu Kali Jeruk, pos pintu Jalan H Fudholi Cikarang Utara, pos pintu Polsek Cikarang, pos pintu Lemahabang satu dan dua, serta pos Pintu Kedungwaringin.

“Memang kebanyakan pegawainya dari outsourcing dari Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan karena memang kewenangan perlintasan ada pada PT KAI,” ujarnya.

Meski begitu, hasil verifikasi pihaknya ada 15 titik perlintasan tidak berpintu itu berada di sepanjang 30 kilometer jalur kereta api yang melintasi Kabupaten Bekasi. Jalur tersebut melintang mulai dari Kecamatan Tambun Selatan hingga Kedungwaringin.

“Untuk yang ilegal tidak memikirkan dari aspek keselamatan bagi penguna jalan, sebab hanya memakai peralatan sekadarnya seperti kayu dan bambu untuk menghalangi penguna jalan bila ada kereta api yang melintas,” ungkapnya.

Diakui Ramdani, pihaknya diarahkan untuk menutup palang pintu kereta api ilegal oleh Kementerian Perhubungan. Alasannya, karena banyak kecelakaan terjadi akibat tidak adanya palang pintu otomatis.

“Tapi kita kesulitan menutup perlintasan kereta api tersebut, sebab akan banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat karena akan menjadi terganggu akses jalan yang sudah dibuat oleh masyarakat. Pastinya akan berbenturan dengan kepentingan masyarakat dan bukan tidak mungkin pasti banyak masyarakat yang menolaknya bila ditutup,” ujarnya. (dho/pj/gob)



loading...

Feeds