Penyerapan APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Masih Minim

(Ilustrasi) PEMKAB BEKASI : Beberapa bidang SKPD di lingkup Pemkab Bekasi bakal dibubarkan menyusul adanya revisi Undang-undang. Nantinya bidang yang dibubarkan tersebut diambil alih oleh pemerintah provinsi. ILUSTRASI/DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

(Ilustrasi) PEMKAB BEKASI : Beberapa bidang SKPD di lingkup Pemkab Bekasi bakal dibubarkan menyusul adanya revisi Undang-undang. Nantinya bidang yang dibubarkan tersebut diambil alih oleh pemerintah provinsi. ILUSTRASI/DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

PENYERAPAN APBD Kabupaten Bekasi 2017 hingga semester kedua masih sangat minim. Hingga akhir Mei 2017 kemarin, penyerapan anggaran belanja tidak langsung baru mencapai 20 persen, sedangkan penyerapan anggaran belanja langsung hanya sembilan persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju Juhaeri, mengatakan setiap Organisasi Perangkat Daerah terus mengevaluasi penyerapan anggaran sesuai tahapannya.

“Dalam evaluasi itu untuk mengetahui lemahnya penyerapan anggaran itu apa, penyebabnya kenapa sehingga menjadi hambatan,” ucapnya.

Kata Uju, setiap OPD harus menyerap anggaran sesuai jadwal kegiatan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan DPA, agar penyerapan anggaran maksimal hingga akhir tahun.

“Yang terpenting kan sekarang kegiatannya tetap berjalan termasuk kegiatan fisik juga,” katanya.

“Makanya sebelum pembahasan ABT kita juga lihat pengerjaannya salah satunya kegiatan fisik sudah sejauh mana, tapi kalau belum selesai kita tidak bisa juga bayar 100 persen kalau misalnya baru dilakukan 90 persen, tapi memang kita ingin pengerjaan fisiknya dipercepat karena pengerjaan fisik memang paling besar penyerapannya,” sambungnya.

Uju mengaku sudah memerintahkan semua OPD agar melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Supaya penyerapan anggaran bisa maksimal, terutama OPD yang memiliki anggaran besar.

“Jadi itu arahan dari bupati untuk semua OPD,” katanya.

Sebelumnya hasil laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, hingga 31 Mei 2017 penyerapan anggaran di setiap OPD baru 20 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi OPD yang paling rendah penyerapannya, yaitu 0,9 persen dari Rp1,036 triliun.

(dho/pj/gob)



loading...

Feeds