Dampak Urbanisasi Bekasi, 341.834 Penduduk Belum Punya E-KTP

(Ilustrasi) Penumpang di Terminal Cikarang memasukan barang bawaannya ke bagasi bus yang akan memberangkatkannya ke daerah tujuan. Tingkat urbanisasi di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan hal itu disinyalir sebagai salah satu yang memengaruhi jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).ILUSTRASI/DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

(Ilustrasi) Penumpang di Terminal Cikarang memasukan barang bawaannya ke bagasi bus yang akan memberangkatkannya ke daerah tujuan. Tingkat urbanisasi di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan hal itu disinyalir sebagai salah satu yang memengaruhi jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).ILUSTRASI/DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

MESKI tercatat memilik penduduk 2,4 juta jiwa, tapi ternyata Kota Bekasi memiliki 300 ribu penghuni ilegal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota Bekasi Erwin Effendy mengaku, penduduk Kota Bekasi yang tervalidasi database kependudukan mencapai 2,4 juta jiwa, tapi di luar tersebut ada 300 ribu yang belumtervalidasi di database Disdukcasip Kota Bekasi.

“Ini dampak dari urbanisasi di Bekasi, dan ini terjadi bukan hanya saat habis lebaran saja, kebanyakan dari penduduk di luar database tersebut mencari kerja atau hanya menjadikan Bekasi sebagai tempat domisili sementara mereka,” jelas Erwin.

Menurut data Disdukcasip Kota Bekasi yang diambil pada semester akhir tahun 2016 lalu, dari total 2,4 juta penduduk, jumlah warga Kota Bekasi yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 1.778.265.

Sedangkan yang sudah mencetak e-KTP terdata sebanyak 1.436.431 orang. Jadi masih ada sebanyak 341.834 orang yang belum memiliki e-KTP. Menurutnya, ini merupakan data terbaru yang diambil pada semester kedua 2016 lalu.

“Data kependudukan akan diperbarui enam bulan sekali atau semesteran. Untuk data semester pertama 2017, akan diumumkan pada Juni 2017 mendatang,” tandasnya.

(dea/kub/gob/pojokjabar)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …