Beneran Nih? 300 Ribu Warga Kota Bekasi Ilegal

(Ilustrasi) Ratusan pendatang baru yang terjaring razia operasi yustisi didata oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Kamis (19/5).RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

(Ilustrasi) Ratusan pendatang baru yang terjaring razia operasi yustisi didata oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Kamis (19/5).RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

KEPALA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kota Bekasi Erwin Effendy mengemukakan bahwa penduduk Kota Bekasi yang tervalidasi database kependudukan mencapai 2,4 juta penduduk.

Namun, di luar angka 2,4 juta tersebut, dirinya menjelaskan masih ada sekitar 300 ribu penduduk Kota Bekasi ‘ilegal’ atau yang belum memiliki identitas terdata secara tervalidasi di database Disdukcasip Kota Bekasi.

“Ini dampak dari urbanisasi di Bekasi, dan ini terjadi bukan hanya saat habis lebaran saja, kebanyakan dari penduduk di luar database tersebut mencari kerja atau hanya menjadikan Bekasi sebagai tempat domisili sementara mereka,” ungkap Erwin.

Pihak Disdukcasip, kata Erwin, akan segera menggalakkan operasi yustisi atau penertiban administrasi kependudukan di titik-titik yang dianggap menjadi tempat para penduduk Bekasi yang tidak terdata.

“Segera kami tertibkan administrasi kependudukan yang bersangkutan, setidaknya perlu penyadaran, jika mereka tidak mau mencabut KTP asli yang bukan dirilis oleh Kota Bekasi, mereka harus membuat SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) yang berlaku enam bulan agar mereka aman juga tinggal disini,” tambah Erwin.

Menurut data Disdukcasip Kota Bekasi yang diambil pada semester akhir tahun 2016 lalu, dari total 2,4 juta penduduk, jumlah warga Kota Bekasi yang wajib memiliki e-KTP sebanyak 1.778.265. Sedangkan yang sudah mencetak e-KTP terdata sebanyak 1.436.431 orang. Jadi masih ada sebanyak 341.834 orang yang belum memiliki e-KTP. Menurutnya, ini merupakan data terbaru yang diambil pada semester kedua 2016 lalu.

“Data kependudukan akan diperbarui enam bulan sekali atau semesteran. Untuk data semester pertama 2017, akan diumumkan pada Juni 2017 mendatang,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds