Pemkab Alokasikan Rp129 Miliar untuk 468 Ribu Warga Bekasi

TAHUN ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp129,168 miliar untuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN KIS. Anggaran tersebut untuk memenuhi penerima bantuan sebanyak 468 ribu masyarakat miskin.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menjelaskan hingga Juni 2017 tercatat ada 289.433 warga miskin yang sudah terdaftar sebagai PBI JKN KIS.

“Jumlah penerima bantuan iuran itu tentunya akan bertambah, karena hingga saat ini masih terus diverifikasi,” ucapnya.

Alamysah mengatakan, untuk mendata warga miskin pihaknya mengalami kendala, seperti jarak tempuh ke lokasi warga miskin yang ada Muaragembong, Cabangbungin, Pebayuran, Babelan dan Tambun Utara.

“Untuk itu kita akan mengupayakan agar proses pendaftaran bisa dilakukan tidak hanya di Kantor BPJS Kesehatan, melainkan juga bisa dilakukan di setiap kantor kecamatan,” katanya.

Selain itu, masih banyaknya warga Kabupaten Bekasi yang belum melakukan perekaman KTP elektronik juga menjadi kendala belum tercapainya target jumlah PBI JKN KIS.
“Jadi pada saat mendaftar NIK (Nomor Induk Kependudukannya) belum berbasis KTP-el dikarenakan belum melakukan perekaman KTP,” tuturnya.

Ia meminta warga yang belum melakukan perekaman KTP segera melaksanakannya dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.

“Sehingga nantinya data NIK-nya bisa terverifikasi dan dapat didaftarkan sebagai PBI JKN KIS di tahun 2017 ini,” ucapnya.

Ia menargetkan di 2019 seluruh warga miskin di Kabupaten Bekasi terdaftar sebagai PBI JKN KIS dan bisa berobat ke rumah sakit secara gratis karena biaya ditanggung oleh pemerintah. (dho/pj/gob)



loading...

Feeds

IMG-20170727-WA0030

SMPN 10 Bekasi Raih Penghargaan

SMP Negeri 10 Kota Bekasi berhasil mendapatkan penghargaan berupa piala “Raksa Prasa Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan” Provinsi Jawa Barat Tahun …