Kota Bekasi Menuju Kota Kreatif (1)

(Ilustrasi) Warga saat melintasi taman pedestrian di Jalan M Hasibuan Kota Bekasi. Meskipun Pemkot Bekasi telah membangun pedestrian, namun belum mampu menaikan nilai adipura tahun 2016. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Warga saat melintasi taman pedestrian di Jalan M Hasibuan Kota Bekasi. Meskipun Pemkot Bekasi telah membangun pedestrian, namun belum mampu menaikan nilai adipura tahun 2016. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

Oleh: Indra Nugraha


Fungsional Perencana Pertama Bappeda Kota Bekasi

Kehidupan di kota besar ditandai dengan kegiatan yang cepat dan sibuk, serta sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi yang tumbuh pesat. Cara hidup di kota berbeda dengan cara hidup di pedesaan. Penduduk yang hidup di daerah pedesaan juga akan mengubah cara hidup mereka seiring dengan perubahan daerah pedesaan yang berubah menjadi lebih kota. Salah satu masalah utama perkotaan adalah tingginya peningkatan jumlah penduduk yang bermukim di perkotaan dan tingginya arus urbanisasi. Jumlah penduduk kota terus bertambah, dimana jumlah penduduk kota pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 67,5 persen dari total penduduk Indonesia (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025, BPS 2008). Selain itu semakin banyak penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan, terutama disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi penduduk.

Kota Bekasi merupakan salah satu tujuan urbanisasi, perkembangan penduduk Kota Bekasi dari segi kuantitas memang cukup mengesankan bila dilihat dari tingkat perkembangan dari tahun ke tahun, mengingat Kota Bekasi sebagai kota penyeimbang Ibukota DKI Jakarta sekaligus Ibukota Negara.

Sejak dibentuk sebagai Kotamadya pada tanggal 10 Maret 1997, mulanya penduduk Kota Bekasi hanya berjumlah 1.471.477 jiwa yang terdiri dari laki-laki 740.467 jiwa dan penduduk perempuan sekitar 731.010 jiwa.  Namun pada tahun 2013, berdasarkan BPS Kota Bekasi jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.592.819 jiwa.

Kota Bekasi terdiri dari 12 Kecamatan dan 56 kelurahan serta memiliki luas wilayah sekitar 210,49 kilometer persegi, dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Bekasi, sebelah Timur Kabupaten Bekasi, sebelah Selatan Kabupaten Bogor dan Kota Depok dan sebelah Barat Provinsi DKI Jakarta.

Dengan perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat, tentunya berbagai persoalan akan muncul dan menjadi semakin komplek. Hal ini ditandai dengan masalah sosial yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bekasi seperti pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kesehatan.

Penyediaan infrastruktur yang tidak seiring dengan pertumbuhan penduduk, menyebabkan suatu masalah seperti kekurangan akan perumahan, tingkat sanitasi yang rendah, rendahnya keamanan lalu lintas, dan ketidakcukupan pelayanan masyarakat lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas sudah saatnya Kota Bekasi mengembangkan Sistem Inovasi di berbagai bidang pelayanan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak lagi sebagai pelindung melainkan juga sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka guna mencapai kemajuan hidup bersama.

 Tujuan dan Pentingnya SIDa

Tujuan dari Road Map inovasi peningkatan perekonomain daerah daerah ini yaitu:

  • Mendayagunakan segenap potensi pembangunan secara efisien guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan.
  • Mengembangkan daya saing ekonomi daerah melalui inovasi
  • Proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi lokal yang daya saingnya masih rendah dengan membentuk jejaring.
  • Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan.
  • Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor. Salah satunya dengan meninggalkan budaya birokrasi berlebihan dengan meningkatkan profesionalisme kerja.
  • Menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor.
  • Menciptakan kebijakan berdasarkan asas keberlanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pentingnya sistem inovasi daerah, antara lain:

  1. Terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan;
  2. Daya saing daerah  ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi;
  3. Karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, kecenderungan membentuk jejaring, posisi tenaga kerja dengan upah tinggi, keterampilan luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu dan sepanjang hayat;
  4. Pengelolaan SDM kolaboratif;
  5. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat.

 Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005- 2025 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap SIDa, penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa, mengembangkan SIDa melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat.

Dengan Sistem Inovasi daerah di berbagai bidang pelayanan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bappeda Kota Bekasi melalui bidang ekonomi dan sumber daya alam menyusun roadmap inovasi peningkatan perekonomain daerah.

Pengertian Inovasi 

Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Everett M. Rogers (1983), Mendefisisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi,  Lundvall (1992) mengartikan sistem inovasi sebagai unsur-unsur dan hubungan yang berinteraksi dalam produksi, difusi, dan penggunaan pengetahuan yang baru dan berguna secara ekonomis.

Pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Hall  dkk.  (2003) berpendapat bahwa Sistem inovasi adalah kelompok  organisasi  dan individu  yang  terlibat  dalam  produksi, difusi dan adaptasi,  penggunaan pengetahuan  signifikansi  sosial  ekonomi dan konteks kelembagaan yang mengatur cara dimana interaksi-interaksi dan proses-proses ini. Sedangkan Stephen Robbins (1994), Mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.

Berdasarkan pengertian tersebut, Robbins lebih memfokuskan pada tiga hal utama yaitu:

  1. Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, Ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal.
  2. Produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan dimplementasikan termasuk hasilinovasi dibidang pendidikan.
  3. Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (improvement) yang terus menerus sehingga buahinovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

Inovasi mempunyai 4 (empat) ciri yaitu :

  1. Memiliki kekhasan / khusus artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
  2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar Orsinalitas dan kebaruan.
  3. Programinovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang yang tidak tergesa-gesa, namun keg-inovasi dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.
  4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

 

Pengertian Sistem Inovasi

Pada sistem inovasi, pertama ada penekanan bahwa inovasi adalah proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa  perubahan  teknologi  tidak  banyak dipertimbangkan sebagai pengembangan material, tetapi lebih sebagai suatu rekombinasi dari pengetahuan  (yang  seringkali  sudah ada) atau penciptaan kombinasi-kombinasi baru. Proses pembelajaran ini bergantung pada keterlibatan banyak aktor yang mempertukarkan pengetahuan, terdiri dari berbagai organisasi, meliputi perusahaan, pemerintah, dan  lembaga  penelitian.

Kedua,  ada  penekanan  pada  peranan  lembaga.  Lembaga  dapat dianggap sebagai ketentuan, regulasi, dan rutinitas yang membentuk ruang kemungkinan bagi aktor-aktor. Dengan  ini,  lembaga  merupakan  penggerak  maupun  hambatan  penting  bagi inovasi (Suurs, 2009).

Selanjutnya Ketiga,  sistem  inovasi menekankan hubungan  antara  aktor dan  lembaga  atau  adanya gagasan tentang suatu sistem. Sistem inovasi berarti bahwa kinerja suatu sistem inovasi tidak dapat dianggap sebagai  fungsi  linear  dari  unsur-unsurnya.  Sebaliknya,  hal  tersebut merupakan  hasil  dari 6 banyak hubungan di antara unsur-unsurnya.

Keempat, sistem inovasi menekankan pentingnya interaksi yang berkelanjutan di antara banyak proses dimana semua proses ini berjalan paralel  dan memperkuat  satu sama  lain melalui mekanisme  umpan  balik  positif.  Jika  umpan  balik semacam ini diabaikan, apakah oleh pembuat kebijakan ataupun oleh pengusaha, maka hal ini kemungkinan besar menyebabkan kegagalan dalam proses  inovasi di  seluruh  sistem (Suurs, 2009).

(adv/gob)

bersambung ke bagian 2



loading...

Feeds