‘Persoalan Hari dan Jam Sekolah Bukan Urusan Kementerian’

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi/Yakub)

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi/Yakub)

PENGAMAT Pendidikan Darmaningtyas mengkritik kegaduhan soal kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Full Day School. Kebijakan ini meminta siswa untuk sekolah selama lima hari sepekan dan delapan jam sehari.

Sejak awal isu ini bergulir, Darmaningtyas tidak sepakat dengan kebijakan tersebut. Pasalnya hal itu tak cocok dengan kondisi keberagaman siswa dan kondisi geografis di Indonesia.

“Kalau saya sih kalau dinasionalkan, saya enggak setuju. Kondisi geografis, infrastruktur, dan lain-lain itu berbeda. Jangan nasional, masyarakat kita beragam. Enggak bisa diseragamkan,” tukasnya kepada JawaPos.com, Selasa (20/6).

Darmaningtyas menilai kebijakan itu merupakan persoalan teknis itu. Masalah pengaturan jam sekolah merupakan persoalan teknis.

“Persoalan jam sekolah itu, domainnya sekolah. Bukan domain kementerian,” katanya.

Darmaningtyas mengaku heran dengan kebijakan tersebut yang akhirnya menjadi pro kontra. Dia menegaskan masalah pendidikan harus kembali sesuai aturan dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 51 bahwa persoalan hari dan jam sekolah merupakan otonomi sekolah.

“Ya enggak tahu, tanya pak Menteri dong. Itu domain teknis. Sesuai UU Sidiknas pasal 51, persoalan hari sekolah, itu otonominya sekolah atau Madrasah bukan urusan kementerian,” tandasnya. (cr1/JPG)



loading...

Feeds

(Ilustrasi) Truk sampah milik DKI Jakarta yang rusak dilempar batu. (Foto: Ist)

Lagi, Truk Sampah DKI Dihujani Batu

UNTUK kesekian kalinya, truk sampah DKI Jakarta kembali diserang kelompok misterius di Jalan Raya Narogong. Namun pelemparan kaca truk sampah …