Wacana Sekolah 5 Hari Kemendikbud, Bagaimana Tanggapan MUI Pusat?

(Ilustras) Salah seorang siswa SMK saat sedang praktik di bengkel sekolah. Pemerintah meminta pentingnya sertifikasi kejuruan untuk lulusan SMK agar mampu bersaing dalam dunia kerja. (Foto:Dok/Radar Bekasi)

(Ilustras) Salah seorang siswa SMK saat sedang praktik di bengkel sekolah. Pemerintah meminta pentingnya sertifikasi kejuruan untuk lulusan SMK agar mampu bersaing dalam dunia kerja. (Foto:Dok/Radar Bekasi)

POLEMIK pembelakuan sekolah 5 hari terus berlanjut. Kali ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan pendapatnya dan menyatakan mendukung program penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui sekolah lima hari itu.

Keputusan ini diambil setelah Mendikbud Muhadjir Effendy bertemu dengan pimpinan pusat MUI, Rabu (14/6/2017).

Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin mengungkapkan apresiasinya terhadap kebijakan penguatan karakter dan restorasi sekolah yang dilaksanakan Kemendikbud.

“MUI menganggap kebijakan yang dilakukan Kemendikbud ini sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan penguatan karakter bangsa,” kata Kiai Ma’ruf usai pertemuan.

Sebelumnya dia menyampaikan perlunya penguatan karakter untuk menjawab tantangan globalisasi.

Sementara Menteri Muhadjir menegaskan, pelaksanaan lima hari sekolah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi kesiapan dan kemampuan masing-masing daerah.

“Sesuai dengan pasal 9 (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017) pelaksanaannya bertahap. Dan sesuai saran dari MUI, akan dilakukan koordinasi dengan Kemenag untuk petunjuk atau pedoman pelaksanaannya,” jelas Muhadjir.

Dia mengungkapkan, penguatan pendidikan karakter (PPK) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, penerapannya akan sangat bervariasi di tiap daerah dan sekolah.

Disebutkan pada ayat (1) Pasal 9 bahwa, “dalam hal kesiapan sumber daya pada sekolah dan akses transportasi belum memadai, pelaksanaan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap.
“Tidak ada paksaan bagi sekolah untuk melaksanakannya. Sekarang ini sudah ada sekolah percontohan dan kabupaten/kota yang sudah menerapkan. Silakan dilihat penerapannya,” terangnya.

Sejak 2016, Kemendikbud telah membina 542 sekolah rintisan PPK yang tersebar di 34 provinsi.

Di tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan 9.830 sekolah rintisan PPK.

Sampai saat ini telah terdapat lebih dari 8.005 peserta yang telah mendapatkan pelatihan penerapan PPK. Pelatihan melibatkan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, dan Komite Sekolah. ‎ (esy/jpnn/nin/gob)



loading...

Feeds

(Ilustrasi) Truk sampah milik DKI Jakarta yang rusak dilempar batu. (Foto: Ist)

Lagi, Truk Sampah DKI Dihujani Batu

UNTUK kesekian kalinya, truk sampah DKI Jakarta kembali diserang kelompok misterius di Jalan Raya Narogong. Namun pelemparan kaca truk sampah …