Duh… 200 Ribu Anak Bekasi Putus Sekolah

(Ilustrasi) Siswa SDN 02 Karangbahagia saat mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa meja dan kursi. Sekolah di Kabupaten Bekasi saat ini membutuhkan sekitar 34 ribu mebeleur. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Siswa SDN 02 Karangbahagia saat mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa meja dan kursi. Sekolah di Kabupaten Bekasi saat ini membutuhkan sekitar 34 ribu mebeleur. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

PENGAMAT Pendidikan Kota Bekasi, Imam Kobul Yahya menilai, ada sekitar 200.000 Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bekasi. Angka yang cukup spektakuler tersebut didapat dari jumlah yang didapat kementrian. Di mana dalam pernyataannya ada sekitar 60 persen ATS dan APS yang tersebar di Jabodetabek putus sekolah.

“Kalau di rata-rata, per wilayah berarti ada sekitar segitu, dengan angka tertinggi di Kabupaten Tangerang, dan kita di bawah Tangerang,” ujarnya.

Menurut Imam, tingginya angka tersebut juga dikarenakan factor ekonomi. Di mana berdasarkan penuturannya juga ada 40 persen siswa yang terbukti menunggak iuran sekolah dan sekitar tujuh persen tercatat menunggak meski sudah lulus.

Lanjut menurut Imam, selain permasalahan ekonomi, sistem pendidikan yang menggunakan nilai NEM juga menjadi kendala anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan.

“Memang gratis, tapi kan di negeri, nah kalau NEM gak mencukupi, masuk swasta, bagaimana kabarnya? Soalnya yang bermasalah ini yang di swasta, dan rata-rata APS ini dari swasta, seperti contohnya kemarin di sekolah Gloria itu,” terangnya.

Menurutnya, tingginya angka ATS dan APS sendiri juga dikarenakan pihak dinas yang tidak memonitor dengan baik siswa-siswa sekolah. Bahkan menurut Imam, pihak dinas sendiri diyakini tidak memiliki data valid dan lengkap terkait hal tersebut.

“Yang jelas kita ini angka partisipasi pendidikannya tinggi, tapin sayang angka ATS dan APS juga tinggi, karena pihak dinas tidak melakukan razia dan memonitor anak-anak sekolah atau yang sudah tidak sekolah ini,” jelasnya.

Kedepannya, Imam berharap pemerintah kota dapat memonitor anak-anak sekolah. Pasalnya, anak-anak itu putra-putri penerus yang mendapatkan perlindungan pendidikan dan dijamin oleh negara.

“Mereka itukan lepas monitor, seperti dari SMP ke SMA/K ada berapa, atau SD ke SMP berapa kan tidak terdata dengan baik, antara output dengan inputnya seimbang atau enggak kan gak keliatan, nah kita berharap kedepannya anak-anak ini dapat termonitor dengan baik sampai mereka lewat usia sekolah,” tutupnya.

(ich/pj/gob)



loading...

Feeds