Akademisi: Direksi RSUD Kota Bekasi Patut Dievaluasi

RSUD Kota Bekasi. FOTO : Dokumentasi Gobekasi

RSUD Kota Bekasi. FOTO : Dokumentasi Gobekasi

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi diminta bersikap tegas terhadap rumah sakit pelat merah yang berada di bawah naungan Pemkot Bekasi, terkait dengan diabaikannya perawatan pasien BPJS saat berobat ke rumah sakit tersebut. Keputusan tegas patut diambil guna memperbaiki sistem pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Bekasi.

Saran tersebut dilontarkan Akademisi Unisma Bekasi Adi Susila. Menurutnya perlu ada evaluasi di dalam tubuh direksi RSUD Kota Bekasi menyusul hal yang terjadi pada warga Perumahan Pejuang Peatama, Blok L20 RT 03/06, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria, Reny Wahyuni (40).

Pasalnya, Plh Dirut RSUD Kota Bekasi Tri Sulistyani mengaku lalai karena anak buahnya tidak memberikan informasi mengenai pasien yang membutuhkan kamar namun kondisinya penuh. Walaupun sudah mengaku, ia terkesan menyalahkan anak buah atau stafnya karena tidak memberikan informasi ke manajemen perusahaan pelat merah itu.

Jika mendapatkan informasi demikian, kata dia, proses yang ditempuh ialah, staf melaporkan hal tersebut kepada manajemen dan nanti manajemen yang akan mencari rujukan untuk pasien yang membutuhkan.

“Semua sudah ada aturan dan ketentuannya kan, nanti kalau memang betul rumah sakit atau oknum di rumah sakit melanggar ketentuan, ya wali kota harus tegas. Ini kan salah satu yang dijadikan unggulan oleh wali kota kan, pendidikan dan kesehatan,” kata Adi.

Menurut Adi, dengan adanya peristiwa tersebut maka dapat dijadikan momentum untuk berbenah dalam tubuh manajemen RSUD Kota Bekasi. Dengan kejadian ini, sambung Adi, juga dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi diri.

Untuk pihak keluarga Rany, jika memang merasa dirugikan, kata Adi, dapat melayangkan gugatan.

“Dia bisa mengadukan gugatan kepada rumah sakit yang menolak, supaya nanti ada efek jera, nggak boleh kemudian hari rumah sakit menolak begitu aja,” ucapnya.

Menurut Adi, kedepannya perlu ada perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang tersedia harus transparan, sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat sebagaimana pembelian tiket kereta api atau moda transportasi lain secara online.

“Yang saya dengar selama ini kan seolah – olah kamar itu seperti dimainin kan. Ini bener kosong atau nggak? Bener apa nggak? Si masyarakat kan nggak tahu posisi sebenarnya. Menurut saya pola manajemennya, saya kira perlu diperbaiki sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses apakah nanti benar di rumah sakit itu ada kamar atau nggak,” ungkapnya.

“Ini harusnya memang terbuka, transparan, jadi nanti kalau misalnya ada kamar atau nggak itu, semua masyarakat tahu, bukan menjadi barang mainan lagi, sistem manajemen di rumah sakit harus diperbaiki lagi,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Perumahan Pejuang Peatama, Blok L20 RT 03/06, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Reny Wahyuni (40) ditolak di tujuh rumah sakit. Parahnya, salah satu rumah sakit yang menolak ialah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.

Sementara itu, enam rumah sakit lainnya ialah RS Ananda Bekasi, RS Anna Medika Bekasi, RS Mekar Sari, RS Bakti Kartini, RS Bella, dan RS Hermina. Dan, saat itu dirinya sedang dirawat di RSB Taman Harapan Baru.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beberapa waktu lalu mengatakan, sudah membentuk tim investigasi untuk mencari tahu alasan penolakan pasien di RSUD Kota Bekasi.

Anggota tim tersebut dari luar rumah sakit namun orang yang berkompeten dalam bidang pelayanan kesehatan. Hasil investigasi dari tim tersebut akan menjadi rekomendasi untuk mengambil keputusan. Sanksi terberatnya pun bisa sampai pencopotan direksi RSUD Kota Bekasi.

“Pencopotan jabatan merupakan salah satu shock therapy, Ini harus dilakukan agar aparatur bekerja dengan baik melayani warga,” kata Bang Pepen, sapaan akrab Wali Kota.

(neo/pj/gob)



loading...

Feeds