RSUD Kota Bekasi Tolak Pasien BPJS, Walikota Bentuk Tim Investigasi

RSUD Kota Bekasi. Foto: Dokumentasi/GoBekasi

RSUD Kota Bekasi. Foto: Dokumentasi/GoBekasi

WALI Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang mengetahui informasi terkait hal itu langsung bergegas menuju RSUD Koja untuk menjenguknya pada Senin (12/6/2017) pagi. Ia menyatakan, bakal mengevaluasi jajaran direksi RSUD Kota Bekasi dan izin operasional rumah sakit swasta yang sempat menolak pasien BPJS.

“Ini kan pasien BPJS, jangankan pakai kartu aslinya. Tinggal ditunjukkan fotokopinya saja harus tetap dilayani,” katanya.

Pria yang akrab disapa Pepen ini mengatakan, pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk mencari tahu alasan penolakan pasien di RSUD Kota Bekasi.

Anggota tim tersebut dari luar rumah sakit namun orang yang berkompeten dalam bidang pelayanan kesehatan. “Kita pilih tim dari luar aja. Kalau dipilih dari dalam nanti tidak netral,” ungkapnya.

Hasil investigasi dari tim tersebut akan menjadi rekomendasi untuk mengambil keputusan. Sanksi terberatnya pun bisa sampai pencopotan direksi RSUD Kota Bekasi.

“Pencopotan jabatan merupakan salah satu shock therapy, Ini harus dilakukan agar aparatur bekerja dengan baik melayani warga,” katanya.

Ia menyayangkan penolakan pasien BPJS di RSUD Kota Bekasi. Seharusnya jika ruang ICU penuh, petugas menggunakan bangsal 202 di rumah sakit tersebut.

Jika memang penuh, seharusnya pihak RSUD Kota Bekasi membantu mencari rumah sakit lain untuk pasien tersebut. Bila tidak membantu, seharusnya menyerahkan persoalan itu ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk dicarikan rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan pemerintah.

“Harusnya bergerak cepat. Entah diantar ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) atau ke RS Pusat Persahabatan,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Bang Pepen.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menambahkan, saat ini pasien tersebut telah terlindungi oleh Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Kota Bekasi.

Dengan begitu, mereka bisa terlayani dengan baik di 37 rumah sakit di Kota Bekasi termasuk RSUD Kota Bekasi.

“Pemerintah mengucurkan anggaran Rp100 miliar di tahun 2017 untuk melindungi pasien Kartu Sehat berbasis NIK,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Roy ini mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

Ia mengharapkan supaya hal serupa tidak kembali terjadi di rumah swasta di Kota Bekasi. Jam berapa pun pasien datang, harus diterima dengan baik,” tandasnya.

(neo/pj/gob)



loading...

Feeds