Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Terendah dalam Penyerapan Anggaran

JALAN TANAH: Seorang pengendara sedang melintas di Jalan Desa Pantaimakmur, Kecamatan Muaragembong, yang masih tanah. Hingga saat ini, warga setempat berharap akan adanya perbaikan infrastruktur di tempat tinggal mereka. DOK/RADAR BEKASI

JALAN TANAH: Seorang pengendara sedang melintas di Jalan Desa Pantaimakmur, Kecamatan Muaragembong, yang masih tanah. Hingga saat ini, warga setempat berharap akan adanya perbaikan infrastruktur di tempat tinggal mereka. DOK/RADAR BEKASI

PENYERAPAN APBD Kabupaten Bekasi 2017 hingga pertengahan tahun ini masih minim. Rata-rata di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru menyerap 20 persen anggaran.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi, mengatakan hingga 31 Mei 2017 untuk belanja tidak langsung yang sudah diserap baru mencapai 20 persen. Sedangkan untuk belanja langsung mencapai 9 persen.

“Belanja tidak langsung itu seperti gaji karyawan dan program pelayanan bagi masyarakat sedangkan yang belanja langsung itu seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Dari sekian banyak OPD, hanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi yang paling rendah penyerapan anggarannya, yakni 0,9 persen dari Rp1,036 triliun.

“Banyak pekerjaan yang belum dilelang alasannya itu cuma ada beberapa aja, makanya belum maksimal penyerapannya, tapi kita sebenarnya sudah menyuratkan untuk mengingatkannya,” ucapnya.

Sementara OPD yang sudah menyerap anggaran cukup besar di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebesar 36 persen, kecamatan dan BPMPD sebesar 31 persen dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi yang mencapai 40 persen.

“Yang sudah banyak melakukan peyerapan itu dinas-dinas yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat termasuk juga desa,” ucapnya.

Juhandi khawatir di tahun ini akan muncul silpa yang besar. Karena penyerapan anggaran masih minim hingga pertengahan tahun ini. Apalagi, dalam waku dekat akan dilaksanakan pembahasan untuk APBD Perubahan.

“Jadi kalau kita sih cepat penyerapan dengan sesuai rencana kegiatan yang sudah disusun dalam DPA itu lebih bagus, jangan sampai seperti tahun lalu penyerapannya sudah 100 persen tapi fisiknya masih ada yang dikerjakan, kan tidak baik juga itu,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Adang Sutrisno, mengakui penyerapan anggaran di OPD-nya masih sangat rendah. Lebih parah lagi, hingga saat ini baru ada beberapa kegiatan selesai lelang.

“Jadi masalahnya kemarin itu lelang belum selesai, makanya belum ada kegiatan,” katanya.

Adang enggan berkomentar banyak terkait minimnya penyerapan anggaran dan kekhawatiran munculnya silpa dengan jumlah besar di tahun ini.

“Anggarannya masih ada,” singkatnya.

(dho/pj/gob)

 



loading...

Feeds

(Ilustrasi) Truk sampah milik DKI Jakarta yang rusak dilempar batu. (Foto: Ist)

Lagi, Truk Sampah DKI Dihujani Batu

UNTUK kesekian kalinya, truk sampah DKI Jakarta kembali diserang kelompok misterius di Jalan Raya Narogong. Namun pelemparan kaca truk sampah …