Nilai Ujian Ditahan Sekolah?, DPRD Kota Bekasi Buka Posko Pengaduan

KOMISI IV DPRD Kota Bekasi, membuka posko pengaduan bagi siswa yang nilai Ujian Nasional (UN) ditahan oleh sekolah. Hal ini menyusul adanya aduan sejumlah siswa yang nilainya ditahan oleh pihak sekolah karena belum menyelesaikan pembayaran.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Komisi IV dalam menanggapi maraknya penahanan hasil UN. Karena itu juga, pihaknya membuka posko aduan bagi seluruh pelajar maupun orang tua untuk mengadu kepada DPRD.

“Supaya bisa menjelaskan secara rinci agar kami mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan dan sekolah terkait. Tujuannya, supaya tidak ada kasus penahanan nilai,” ujar Ral kepada Radar Bekasi, Minggu (11/6/2017) kemarin.

Nantinya, posko tersebut tidak berbentuk stand atau booth seperti pada umumnya. Lokasinya tetap berada di ruang Komisi IV DPRD Kota Bekasi, agar aktivitas legislator tetap berjalan sembari membuka posko aduan dari tingkat SMP hingga SMA/SMK.

Dia mengatakan akan memberikan surat rekomendasi teguran kepada Disdik Kota Bekasi dan sekolah apabila terdapat korban penahanan nilai UN. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu dilakukan apabila sekolah lebih mengedepankan unsur kooperatif.

“Bahkan kami tidak setuju dengan praktik-praktik seperti itu, bahkan Komisi IV mengecam keras penahanan ijazah dengan dalih apapun itu,” kata Ral.

Menurutnya, penahanan biasanya terjadi kepada pelajar yang memang secara ekonomi mengalami kesulitan. Apalagi jika dalam praktiknya pihak sekolah menerapkan kebijakan pembayaran iuran maupun buku yang diluar sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

“Nah itu yang kadang di luar sumber APBD, yang agak memberatkan siswa,” katanya.

Dia berharap bahwa setelah pembagian UN yang sudah dilangsungkan tidak ada kabar adanya penahanan lagi. Ia hanya berharap sekolah melakukan prosedur pemberian hasil UN tanpa harus ada penahanan yang akan merugikan masa depan pelajar. “Kalau penahanan yang ada malah merugikan pelajar,” katanya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu terjadi penahanan hasil UN yang dilakukan SMP Glora Bekasi, Bekasi Barat terhadap satu pelajarnya yang duduk di kelas IX berinisial CAF. Permasalahan SMP Glora Bekasi sudah selesai setelah Walikota Bekasi Rahmat Effendi turun tangan membantu membiayai tunggakan yang dialami orang tua pelajar tersebut.

Kemudian, akhir pekan kemarin, juga diduga terjadi penahanan hasil rapot yang berlangsung di SMAN 10 Kota Bekasi. Melalui Koordinator Komite Kelas, Hari Sorogan, Sabtu (10/6/2017) kemarin, membeberkan. Bahwa seluruh rapot siswa didik di SMAN 10 Kota Bekasi ditahan dengan dalih belum membayar iuran sebesar Rp 150 ribu per siswa.

Namun tuduhan tersebut langsung segera dibantah Kepala Sekolah SMAN 10 Kota Bekasi, Waluyo. Menurutnya, sebanyak 85 persen rapot siswanya sudah dibagikan. Waluyo memastikan kalaupun ada pelajar yang mengalami penunggakan, pihaknya tetap membagikan nilai rapot yang menjadi hak para pelajarnya.

“Kalau ada tunggakan dan yang bersangkutan nggak bisa melunasi juga nggak ada masalah. Rapot tetap di berikan, yang penting ada kejelasan. Itu saja,” jelasnya. (yay/pj/gob)



loading...

Feeds