Kasus Jembatan Muaragembong, Komisi III Tawarkan Solusi

Jembatan Bagedor di Muaragembong. (Foto: Raiza/Radar Bekasi)

Jembatan Bagedor di Muaragembong. (Foto: Raiza/Radar Bekasi)

RENCANA pembentukan panitia khusus (Pansus) Jembatan Bagedor ternyata mendapat penolakan. Meski beberapa anggota dan ketua DPRD Kabupaten Bekasi setuju pembentukan pansus, namun ada juga yang tidak menyetujuinya.

Adalah Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin. Ia tidak setuju pembentukan Pansus Jembatan Bagedor. Alasannya, karena diprediksi pembentukan pansus tersebut akan menghabiskan anggaran Rp1,2 miliar.

Kata Kardin, anggaran untuk pansus itu akan menjadi beban keuangan daerah. Oleh karena itu, anggota Fraksi Golkar ini tidak setuju pembentukan pansus jembatan yang berlokasi di Muaragembong tersebut.

“Jadi kalau menurut saya justru akan membebankan keuangan daerah, karena otomatis akan ada pengeluaran lagi dan tidak sedikit bisa sampai Rp1,2 miliar,” katanya.

Untuk membentuk pansus, lanjut dia, perlu ada usulan dari seluruh fraksi dan anggota dewan yang lain, kemudian dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus).

“Jika Jembatan Bagedor terbukti adanya kerugian negara yang saat ini ditangani Kejari Kabupaten Bekasi, kejaksaan juga akan menyelesaikan dan memberi sanksi tegas sesuai Undang-undang. Terus ada pansus yang juga menggunakan uang negara malah jadi dobel kerugian,” ungkapnya.

Kata Kardin, solusi terbaik dari persoalan Jembatan Bagedor ialah menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Sehingga ketika terbukti merugikan negara, penegak hukum akan bertindak profesional.

“Kita ini negara hukum ya pakai jalur hukum saja, kita serahkan saja masalah Jembatan Bagedor ini ke penegak hukum,” ucapnya.

Kardin mengaku tidak mengetahui secara keseluruhan konstruksi yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi untuk Jembatan Bagedor. Namun seharusnya, kata dia, jembatan tersebut dibangun melihat dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Harusnya dibuat melengkung dan ada celah untuk lewat perahu, dan harus melihat kebutuhan warga seperti apa awalnya,” katanya.

“Apapun ceritanya kalau ada unsur hukum tindak tegas, tapi kalau tidak ada kerugian nantinya silakan lakukan lanjutkan pembangunan Jembatan Bagedor,” lanjutnya.

Jika Kardin tidak setuju pembentukan Pansus Jembatan Bagedor, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Ceep Noor, justru ingin ada pembentukan pansus. Pembentukan pansus ini untuk mengetahui seperti apa perencanaan awal dari pembangunan jembatan tersebut hingga menuai persoalan.

(dho/pj/gob)



loading...

Feeds