Kabid Perpustakaan Dipanggil Kejari Kabupaten Bekasi

(Ilustrasi) Seorang pelajar membaca buku di perpustakaan sekolah, pada kegiatan ekstra kurikuler. Penerapan kurikulum 2013 oleh Kemendikbud, dinilai terlalu dipaksakan. Pasalnya, hingga dimulainya tahun ajaran baru, buku kurikulum 2013 yang telah tersalurkan baru sekitar 70 persen.

Siswa sedang membaca di perpustakaan. Metro Siantar/Grup JPNN.com

(Ilustrasi) Seorang pelajar membaca buku di perpustakaan sekolah, pada kegiatan ekstra kurikuler. Penerapan kurikulum 2013 oleh Kemendikbud, dinilai terlalu dipaksakan. Pasalnya, hingga dimulainya tahun ajaran baru, buku kurikulum 2013 yang telah tersalurkan baru sekitar 70 persen. Siswa sedang membaca di perpustakaan. Metro Siantar/Grup JPNN.com

PEJABAT di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi. Pemanggilan itu terkait pengadaan buku senilai Rp500 juta dan Rp1 miliar tanpa melalui lelang.

Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi, Nining, membenarkan ada pejabat di dinasnya yang dipanggil kejaksaan. Pejabat tersebut ialah kepala Bidang Perpustakaan.

”Sudah dipanggil kabid saya, dari pukul 13.00 sampai 18.00 pada hari Rabu (7/6/2017),” katanya.

Kata Nining, pemanggilan itu untuk kepentingan administrasi dan keterangan. Rencananya, pemanggilan akan dilakukan kembali pada hari ini.

Soal pengadaan buku tanpa melalui lelang, Nining membenarkannya. Karena kata dia sudah sesuai prosedur.

”Kita kan sudah melakukan konsultasi dengan ULP, bahkan surat dari ULP kan sudah ada agar pengadaan barang dilakukan dengan dengan e-katalog atau belanja langsung, dan surat dari ULP juga telah ditunjukkan kepada kejaksaan,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi, Rudi Panjaitan, belum bisa memberikan informasi soal persoalan ini.

”Kata siapa sudah diperiksa? Saya tidak membenarkan, tapi akan kami dalami,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, Kamis (8/6/2017).

Terpisah, Direktur Center for Budgeting Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan kejaksaan harus serius mengungkap indikasi penyalahgunaan prosedur pengadaan barang dan jasa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Jika pengadaan buku melalui e-katalog, kata dia, seharusnya ada banyak buku dari berbagai penerbit. Namun yang jadi pertanyaan, kata dia, apakah sudah semua penerbit terdaftar dalam e-katalog.

”Kejaksaan harus serius dalam mengungkap kasus. Dan kalau memang tidak ada dugaan penyalahgunaan harus dipublikasi dengan media jangan sampai tertutup,” ujarnya.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds