Anggaran Pembubaran Ormas Telan Rp5 Miliar

Wiranto. (Foto: Dok/JPNN)

Wiranto. (Foto: Dok/JPNN)

PEMERINTAH telah mengajukan anggaran pembubaran ormas ke Badan Anggaran (Banggar) DPR yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.

Sayang, duit sebesar itu belum jelas akan digunakan untuk membubarkan ormas apa saja.

Pengajuan anggaran itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto dalam rapat bersama banggar kemarin (8/6).

”Itu baru usulan,” terang Wiranto saat ditemui setelah rapat. Menurut dia, anggaran Rp 5 miliar tersebut akan digunakan untuk sosialisasi, rapat, dan perjalanan dinas yang akan dilakukan pemerintah.

Dia menegaskan, dana itu bukan untuk membiayai ormas, tapi untuk melakukan pembubaran. Berapa organisasi yang akan dibubarkan?

Mantan ketua umum DPP Partai Hanura itu menyatakan, saat ini ada ratusan ribu ormas. Dari jumlah itu, belum diketahui berapa organisasi yang akan dibubarkan. ”Kita masih menunggu keputusan yang lebih kuat,” papar dia.

Menurut dia, saat ini baru ada satu organisasi yang akan dibubarkan. Namun, lanjut dia, anggaran itu bukan hanya untuk satu ormas. Tentu nanti ada perkembangan.

”Organisasi yang akan dibubarkan ialah yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.

Mantan panglima TNI itu juga memastikan bahwa rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus diproses.

Tapi, dia tidak mau membeberkan tahapan yang sudah dilakukan pemerintah. Dia meminta publik menunggu proses yang dilakukan. ”Tunggu tanggal mainnya,” kata dia.

Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid menyatakan, anggaran Rp 5 miliar itu sudah cukup. Sebab, hingga sekarang belum diketahui berapa ormas yang akan dibubarkan.

Pihaknya pun masih menunggu data dari pemerintah, berapa ormas yang akan dibubarkan. Data tersebut akan dicocokkan dengan anggaran. ”Kalau kurang, bisa mengajukan lagi,” papar dia.

Anggota Banggar Bobby Ardhityo Rizaldi juga belum bisa memastikan anggaran yang nanti disetujui.

Namun, jika anggaran Rp 5 miliar itu hanya digunakan untuk satu ormas, tentu jumlahnya terlalu besar.

”Tapi, jika dimanfaatkan untuk mengkaji daftar nama organisasi yang dikeluarkan PBB, yaitu kelompok yang ditengarai organ teroris, anggaran tersebut masih kurang,” ucap politikus Partai Golkar itu. (lum/c6/fat/gob)



loading...

Feeds