Koperasi di Kota Bekasi Mati Suri

Ilustrasi. Foto: Jawa Pos

Ilustrasi. Foto: Jawa Pos

I – Sebanyak 500 koperasi di Kota Bekasi mengalami mati suri. Pasalnya, para pengurus dalam menjalankan roda koperasi terlalu berorientasi pada honor. Sedangkan, yang seharusnya dijalankan yakni mengembangkan inovasi koperasi.

Kepala Dinas dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kota Bekasi, Karto mengatakan, selama ini pengurus koperasi memiliki pandangan pragmatis. Akibatnya, berdampak pada pemasukan koperasi.

“Mental pengurus yang harus diperbaiki,” ujar Karto kepada Radar Bekasi, Selasa (6/6/2017) kemarin.

Dia mengatakan, modal akan mengalami kehabisan jika hanya untuk menutupi honor para pengurus. Sebaliknya, koperasi juga akan kesulitan berkembang apabila pengurusnya tidak mampu keluar dari persepsi orientasi dalam menjalankan tugasnya.

“Modal koperasi seharusnya untuk mengembangkan usaha, bukan memberikan gaji kepada pengurusnya,” paparnya.

Modal koperasi di Kota Bekasi sendiri nilainya beragam. Biasanya modal sebuah koperasi mulai dari Rp 20 juta sampai ratusan juta. Sementara, setiap koperasi minimal memiliki pengurus mencapai 30 orang. Jika pengurus yang ditempatkan mendapatkan upah 200 ribu per bulan.

“Jadi kalau sebulan bisa mencapai Rp 6 juta, enggak sampai setahun habis modalnya,” kata dia.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut, dinasnya segera melakukan pembinaan bagi pengurus koperasi yang mati suri. Bahkan, pihaknya berencana akan melakukan penyegaran terhadap internal ratusan pengurus.

Menurut Karto, setiap anggota seharusnya bisa menjadi pengurus koperasi. Sebab, jika itu terjadi, upah yang didapat bukan honor, melainkan hasil usaha.

Agar semakin terpantau, pihaknya juga bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS nantinya akan memberikan suntikan kepada ratusan koperasi. “Pinjaman modal kepada koperasi, sehingga koperasi bisa jalan kembali,” kata dia.

Dari ratusan koperasi tersebut, mayoritas merupakan koperasi simpan pinjam. “Koperasi jasa usaha ada di instansi atau sekolah. Kalau masyarakat kurang minat untuk jasa itu,” katanya.

Terpisah, Direktur BPRS Kota Bekasi, Muhammad Asmawi mengatakan, pemulihan segera dilakukan dengan memberikan pinjam sebesar Rp 20 juta.

“Koperasi di tingkat RW tidak banyak modal, angka segitu sudah cukup, tapi setelah diberikan modal harus eksis,” tandas dia.

(yay/pj/gob)



loading...

Feeds