Kota Bekasi dan Sistem Zonasi PPDB

(Ilustrasi) Siswa SMP Banisaleh 1 saat mengikuti pendalaman materi untuk menghadapi UN pada 4 Mei mendatang.RANDY/RADAR BEKASI

(Ilustrasi) Siswa SMP Banisaleh 1 saat mengikuti pendalaman materi untuk menghadapi UN pada 4 Mei mendatang.RANDY/RADAR BEKASI

PEMERINTAH pusat mewajibkan semua sekolah untuk menerapkan sistem zonasi dalam menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018. Pemerintah provinsi mengawal PPDB untuk jenjang SMA/SMK sederajat, sedangkan pemerintah kota/kabupaten mengawasi pelaksanaan pada jenjang SD/SMP sederajat.

Dalam sistem zonasi tersebut, setiap sekolah wajib menerima semua calon siswa yang berdomisili masih satu wilayah dengan sekolah. PPDB dengan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud nomor 17/2017 tentang PPDB.Namun, sebaran sekolah yang tak merata menjadi kendala penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB 2017) di Kota Bekasi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi, mengaku masih bingung dengan aturan tersebut.

dia mengaku, pihak sekolah yang dekat dengan perbatasan antar daerah tersebut mengalami dilema terkait kuota. Dengan rata-rata menampung 400an siswa, di beberapa daerah mengalami kekurangan siswa.

“Seperti di daerah Bantar Gebang sana misal, ada beberapa sekolah kita yang kekurangan siswa, jadi dilema sebenarnya,” keluhnya.

Dilema sendiri dikarenakan adanya pembatasan wilayah atau zonasi yang sebesar 10 persen. Di mana jika kuota tersebut telah terpenuhi, pihak sekolah dilarang menerima siswa dari luar wilayah.

“Ya kan tidak bisa kita terima kalau sudah terpenuhi, bisa kena sanksi kita nanti, sedangkan kalau tidak kita buka lagi, ya resikonya kekurangan siswa,” imbuhnya.

Namun, Krisman sendiri mengaku tidak bermasalah untuk sekolah-sekolah yang berada di tengah kota. Pasalnya, untuk sekolah-sekolah tersebut, sudah dapat dipastikan akan memenuhi kuota.

Krisman sendiri sejauh ini cukup mengapresiasi persyaratan kuota zonasi tersebut. Karena dengan adanya sistem tersebut dapat melindungi siswa sekitar sekolah untuk mendapatkan pendidikan dekat dengan tempat tinggal.

“Kalau yang ditengah kota sih aman, tapi yang pinggiran ini yang jadi masalah. Tapi saya sendiri juga faham kenapa zonasi ini diterapkan. Yang jelas proses dan kendalanya seperti apa, kita lihat nanti saja,” tutupnya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Kota Bekasi, Imam Kobul Yahya membenarkan kalau permasalahan sekolah perbatasan memang membuat dilema. Menurutnya, hal tersebut menjadi seperti pedang bermata dua. Apalagi, untuk wilayah yang jarang dengan sekolah tingkat SMP seperti sekitar Villa Nusa Indah.

“Memang membuat dilema, peraturan ini untuk perbatasan di satu sisi menyelamatkan sekolah di sisi lain justru membahayakan sekolah, harus ada win-win solutionnya,” ucapnya saat dihubungi Radar Bekasi (grup GoBekasi.co.id).

Melihat beberapa faktor seperti pembiayaan sekolah yang menggunakan APBD pemerintah setempat, pihak sekolah, Kecamatan, Kelurahan, hingga Dinas terkait haruslah duduk bareng demi mencari kesepakatan. Terlebih menurutnya, pemerintah turut bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak yang masih dikategorikan usia sekolah.

“Misal kita buka 50-50, nah yang dari luar daerah ini enak dong? Di biaya sama kita dan tidak ikut ambil pusing. Seharusnya mereka ini ikut berkontribusi, paling tidak untuk ikut membiayai kegiatan sekolah, harus ada MoUnya,” terangnya.

Imam sendiri juga berharap, dengan jumlah siswa yang akan mendaftar lebih dari empat puluh ribu siswa, dirinya meminta kepada dinas terkait untuk lebih terfokus untuk menggeber sarana dan prasarana yang ada baru kemudian memikirkan permasalahan kuota perbatasan atau pembuatan MoU.

“Di klaim kita punya 49 SMP Negeri, tapi nyatanya yang benar-benar sekolah (punya gedung sendiri) hanya 39 sekolah. Jadi saran saya segera dilengkapi baru urus masalah perbatasan,” tutupnya.

(ich/pj/gob)



loading...

Feeds