Ramadhan, Jumlah Perkara di Pengadilan Negeri Bekasi Meningkat

Pengadilan Negeri Bekasi. (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Pengadilan Negeri Bekasi. (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

JUMLAH penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi selama bulan ramadan mengalami peningkatan.

Berdasarkan data PN Kota Bekasi dari Januari sampai Mei 2017, pelanggaran lalu lintas menempati urutan pertama dengan jumlah 4 ribu perkara.

Sementara kasus perdata hanya mencapai 10 persen perkara.

Juru Bicara PN Kota Bekasi, Suwarsa Hidayat menjelaskan indikasi adanya peningkatan penanganan persidangan pada bulan ramadan berdasarkan jumlah persidangan pada hari biasa.

Jumlah pada 2017 ini, mengalami peningkatan dibanding 2016 dengan rincian, 7 ribu pidana dan 700 perdata.

“Saat ramadan penanganan persidanganan tetap mengalami peningkatan, karena berdasarkan jadwal persidangan di hari biasa (sebelum puasa),” ujar Suwarsan Selasa (30/5/2017).

Suwarsa memaparkan, ribuan penanganan persidangan tersebut hanya ditangani oleh 35 hakim.

Baca Juga: Pilkada Kota Bekasi 2018, Partai Poros Tengah Ogah Koalisi dengan PDIP

Menurutnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan perkara yang masuk dalam meja persidangan.

Karena itu, dari jumlah hakim yang tersedia, PN Kota Bekasi berharap proses persidangan selama bulan ramadan juga tidak mengalami penundaan dengan berbagai alasan apapun.

“Karena persidangan tidak bisa ditunda meskipun tengah menjalani puasa. Kalau untuk pidana, sidanganya ditunda juga kan tidak bagus walaupun lagi puasa,” papar dia.

PN Kota Bekasi juga mengubah jumlah waktu persidangan sesuai dengan intruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (Kemenpan RB).

Tercatat, jika hari biasa PN Kota Bekasi membuka jadwal persidangan dimulai 08.00 hingga 17.00 WIB.

Sementara saat bulan ramadan mengalami pengurangan waktu, yakni dimulai sejak 08.30 sampai 15.00 WIB.

Suwarsa mengatakan jumlah waktu persidangan tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang akan melakukan persidangan.

Begitu juga dengan mereka yang masuk dalam kategori pidana.

Menurutnya, pengurangan jumlah waktu ini tidak mengurangi penanganan yang dilakukan hakim.

“Tidaklah, hakim tetap seperti biasanya,” tandas Suwarsa. (kub/gob)



loading...

Feeds