Anggota DPRD Ini Membandingkan Pembangunan Kota dan Kabupaten Bekasi

Taih Minarno

Taih Minarno

ANGGOTA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, membandingkan pembangunan kota dan kabupaten Bekasi, selama beberapa waktu silam.

Politisi besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini berharap, agar bupati dan wakil bupati terpilih, Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja, sadar dalam memimpin daerah yang disebut-sebut sebagai kawasan industri di Asia.

Sebab, periode sebelumnya 2012-2017. Neneng dianggap gagal memimpin Kabupaten Bekasi. Bahkan, diusianya yang telah menginjak 66 tahun, pembangunan atau tata kota di Kabupaten Bekasi tertinggal jauh dengan Kota Bekasi yang genap diusia 20 tahun.

“Saat ini Neneng harus berani menempatkan orang-orangnya dilain jabatan sebagai Kepala Dinas. Bila memang kinerja dinas tidak beres, alangkah baiknya di mutasi,” tegas Taih, Senin (22/5/2017) kepada GoBekasi.co.id.

Menurutnya, sikap kritis yang telah diberikan oleh lembaga DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, sejatinya adalah untuk kebaikan warga dan masyarakat sendiri. Kemajuan daerah, kata Taih, dapat diraih bila eksekutif dapat bersinergi erat dengan legislatif.

Baca Juga: Pilkada 2018, Pepen Siap Maju Lewat Jalur Independen

Pembangunan yang dianggap perlu, lanjut Taih, seperti berjalannya pembangunan jalan-jalan protokol dan arteri di 7 Kelurahan, 180 Desa, di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Selama ini, permasalahan jalan belum juga kunjung selesai dan terus menerus menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

“Beda dengan halnya Kota Bekasi, Cirebon, dan Surabaya yang saat ini sudah bertumbuh pesat. Baik dari infrastruktur dan tata kotanya. Saat ini adalah yang pas agar bupati dan wakil bupati terpilih sadar akan ketertinggalan zaman,” tutur Taih.

Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dikucurkan untuk Kabupaten Bekasi, jauh lebih besar dari Kota Bekasi maupun Cirebon. Kendati demikian, memang pihak eksekutif saat ini perlu di refresh.

Sebab, anggaran yang besar dan tidak adanya pertumbuhan infrastruktur memadai dapat menimbulkan temuan dari lembaga hukum. Baik dari Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Anggaran jangan main ketuk seenaknya saja. Kalau tidak ada hasilnya bisa terjerumus ke ranah hukum. Contohnya saja penemuan dari BPK (Badan Pengawas Keuangan). Dari situ bisa menjadi tindaklanjut dari lembaga hukum,” tandas dia. (kub/gob)



loading...

Feeds

Deddy-Mizwar-ke-PDIP

Deddy Mizwar Merapat ke PDIP?

KETUA DPW PKS Jabar sekaligus Bakal Calon Wakil Gubernur Jabar, Ahmad Syaikhu menanggapi enteng kehadiran Bakal Calon Gubernur Jabar, Deddy …
Petani Desa Sukakarya. (Foto: Ist)

Malangnya Petani di Sukakarya

SEJUMLAH lahan pertanian di desa Sukalaksana kecamatan Sukakarya, saat ini sudah memasuki musim panen padi. Sebagian warga pun disibukan dengan …