Supir Angkot di Bekasi Keluhkan Praktik Percaloan pada Uji KIR

(Ilustrasi)  Pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi saat melakukan uji kelaikan kendaraan barang di Kantor Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Bekasi, Bulakkapal, Bekasi Timur, sementara ada warga sipil yang diduga calo berada di lokasi tempat uji kelaikan kendaraan. ANDI/RADAR BEKASI

(Ilustrasi) Pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi saat melakukan uji kelaikan kendaraan barang di Kantor Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Bekasi, Bulakkapal, Bekasi Timur, sementara ada warga sipil yang diduga calo berada di lokasi tempat uji kelaikan kendaraan. ANDI/RADAR BEKASI

PRAKTIK percaloan di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi masih terjadi. Meski sudah terbentuk Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli), namun tetap saja praktik percaloan tetap ada.

Praktik percaloan ini sering kali dialami sopir angkutan umum ketika ingin melakukan uji KIR. Banyak sopir angkutan umum yang mengeluh sehingga enggan melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Baca juga: Perjalanan KRL dari Bekasi Sudah Normal, Ini Dugaan Penyebab Stasiun Kalender Kebakaran

Rahmat (37), salah satu sopir angkutan perkotaan (angkot) 16C, membenarkan di lokasi pengujian kendaraan bermotor banyak calo berkeliaran. Praktik percaloan itu menggunakan kedok biro jasa.

Keberadaan calo ini sudah bukan rahasia lagi. Bahkan banyak yang menilai calo tersebut seolah ‘dipelihara’ oleh Dinas Perhubungan.

“Wah sudah enggak asing lagi kalau banyak calonya. Waktu itu (angkot) saya uji KIR yang telat tiga tahun, calo minta Rp3 jutaan kalau mau diurusin,” katanya.

Karena dianggap mahal, Rahmat akhirnya mengurus sendiri uji KIR angkotnya. Biaya yang harus ia keluarkan jauh lebih murah ketimbang melalui calo, yakni sekitar Rp2 juta.

Baca juga: Manajemen Tim Liga 3 Persikasi Terkesan Tak Serius

“Memang di sini kita belum ada koperasi, jadi kalau urus KIR masih sendiri. Karena lewat biro jasa mahal, mending urus sendiri, biar ribet yang penting sesuai kantong,” ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Suhup, tidak menjawab ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds