Mahasiswa Tuntut Nasionalisasi Aset

Akksi mahasiswa menuntut pemrerintah agar dapat menasionalisasi aset yang ada di Indonesia saat menggelar aksi di depan Universitas Islam 45, Bekasi Timur, Jumat (19/5/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah

Akksi mahasiswa menuntut pemrerintah agar dapat menasionalisasi aset yang ada di Indonesia saat menggelar aksi di depan Universitas Islam 45, Bekasi Timur, Jumat (19/5/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah

ALIANSI Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) menghelat aksi demonstrasi depan Universitas Islam (UNISMA) 45 Bekasi, Margahayu, Bekasi Timur, Jumat (19/5/2017).

Dalam aksinya, Mereka meminta pemerintah segera mengembalikan kedaulatan Indonesia termasuk nasionalisasi aset.

Para demonstran yang tergabung dalam beberapa kampus ini menyoroti beberapa hal yang dianggap sebagai dosa besar pemerintah.

Mulai dari gagalnya Parpol mencetak pemimpin pro rakyat, aset Indonesia yang banyak dikuasai asing, hingga gelombang tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dengan berlindung di balik pelaksanaan MEA.

Secara bergantian, para koordinator mahasiswa tersebut berorasi menyoroti kebijakan pemerintah yang jauh dari asas pemerataan.

Aksi juga diisi dengan teaterikal, pembakatan ban serta pemblokiran jalan juga pembagian selebaran kepada para pengendara yang melintas berisi ajakan untuk mengawal kedaulatan Indonesia dari tangan-tangan asing.

Baca Juga: Pilkada Serentak 2018 Dibahas dalam Rakernas PDIP

Koordinator Aksi, Krisna, mengungkapkan, pemerintah seharusnya melakukan keberpihakan kepada masyarakat dan pelaku usaha nasional.

Modal dan saham asing yang masuk ke Indonesia harus tetap dalam kendali negara.

“Negara sudah semestinya tidak melepaskan kendali begitu saja kepemilikan aset untuk dimiliki secara dominan oleh pihak asing sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33,” ujar dia.

Ia juga mengungkapkan, aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi Indonesia dengan rentetan persoalannya.

Tak hanya pemerataan pembangunan yang jadi persoalan, pemerintah juga terlalu memberikan keleluasaan campur tangan asing dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

“Ini merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan daerah. Aksi ini sekaligus kami gelar sebagai bentuk pemetaan persoalan di daerah yang masih penuh dengan ketimpangan. Persoalan lama seperti Freeport, juga banyaknya BUMN yang dikelola asing adalah bukti kegagalan pemerintah dalam menjaga kedaulatan,” papar dia.

Krisna menambahkan, hal penting yang menjadi sorotan mereka dalam aksi tersebut adalah bagaimana pemerintah melakukan nasionalisasi aset.

Hal ini dipandang bisa memberikan efek besar terhadap pembangunan daerah yang saat ini jauh dari asas pemerataan.
“Nasionalisasi aset adalah harga mati yang harus dilakukan pemerintah. Sampai kapan kita akan terus direcoki pihak asing. Kapan kedaulatan Indonesia bisa sepenuhnya dikembalikan,” pungkas dia.

Senada, Peserta aksi lain, Sadam mengungkapkan aksi tersebut dilakukan sebagai perlawanan menghancurkan sistem kapitalisme.

“Masih banyak masyarakat yang harus bertanggungjawab terhadap perkembangan sosial apalagi bagi yang menindas,” kata dia.

Ia menjelaskan, beberapa tuntutan yakni, Nasionalinalisasi aset strategis yang dikuasai asing, Laksanakan UUPA 1960, serta Stop Intimidasi terhadap petani.

“Saya menuntut kepada pemerintah untuk tiga tuntutan tersebut agar aspirasi kami bisa didengar” tandas Sadam. (kub/gob)



loading...

Feeds