Ulama Dukung Penertiban THM di Kabupaten Bekasi

Ilustrasi THM. (Foto: Ist)

Ilustrasi THM. (Foto: Ist)

ULAMA dan Forum Umat Islam Kabupaten Bekasi mendeklarasikan dukungan moral ke Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menertibkan Tempat Hiburan Malam (THM) yang disinyalir sebagai tempat maksiat. Penertiban itu berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya, Habib Salin bin Idrus Al Athas, mengatakan dukungan moral ini bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi segera mengeksekusi jenis usaha yang dilarang di dalam perda. Apalagi, perda tersebut juga sudah diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016.

THM yang harus ditertibkan, kata dia, yakni seperti yang termaktub dalam pasal 47 Perda Kepariwisataan dan pasal 18 dalam Perbup. Jenis usaha yang dilarang yakni seperti diskotik, karaoke, club malam, pub, bar, panti pijat dan live music.

”Kan jelas, pelarangan ini semata-mata bukan hanya keinginan umat muslim. Selain hal ini sudah dikenal menyajikan usaha yang mendekatkan diri pada kemaksiatan, pemerintah daerah sudah mengeluarkan produk hukum. Jadi tunggu apalagi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Forum Komunikasi Kemakmuran Masjid (FKDM) Kabupaten Bekasi, Muhammad Burhanudin Abdullah, menambahkan jenis usaha yang tertera dalam Perda Kepariwisataan digunakan sebagai tempat maksiat. Warga, kata dia, merasa resah dengan keberadaan THM tersebut.

”Jadi kami sangat mendukung keras adanya penutupan THM, karena sesuai dengan visi bupati supaya Bekasi bersinar dan religious bisa tercapai,” katanya.

Bentuk dukungan dari ulama dan umat muslim, lanjut Burhanudin, ditandai dengan mengumpulkan tandatangan.

”Jadi dukungan ini kita juga kumpulkan tanda tangan. Sehingga kalau ada intervensi dari pihak lain yang ingin menghalangi pemerintah dalam penegakan aturan hukum, kami siap untuk membela pemerintah demi kemaslahatan umat dan keberlangsungan hidup masyarakat yang damai dan religious,” ungkapnya.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds