Pengusaha THM di Bekasi Bilang Ekspatriat Butuh Hiburan, Jadi…

(Ilustrasi) Para pebisnis atau tenaga kerja asing (ekspatriat) asik menikmati hidangan yang disuguhkan dalam acara Night Barbecue di area Azurea Poolside Bar Grande Valore Hotel & Conference Center Cikarang, Kamis (4/6) malam. OKE/RADAR BEKASI

(Ilustrasi) Para pebisnis atau tenaga kerja asing (ekspatriat) asik menikmati hidangan yang disuguhkan dalam acara Night Barbecue di area Azurea Poolside Bar Grande Valore Hotel & Conference Center Cikarang, Kamis (4/6) malam. OKE/RADAR BEKASI

SATPOL PP Kabupaten Bekasi sudah menargetkan ratusan Tempat Hiburan Malam (THM) yang akan dieksekusi. Penertiban itu dilakukan untuk menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2016, tentang Kepariwisataan.

Dalam perda tersebut, ada sejumlah kriteria THM yang dilarang beroperasi. Pelarangan operasional tempat hiburan malam itu termaktub dalam bab III pasal 47 ayat 1, tentang usaha yang dilarang salah satunya THM.

Mukhlis Hartoyo, salah satu pengusaha THM di Kabupaten Bekasi, mengatakan seharusnya ada solusi dari pemerintah daerah jika tempat hiburan malam dilarang beroperasi.

“Kita sih penginnya ada solusi dari bupati, dan penginnya tidak ditutup atau direvisi kembali pada pasal 47 ayat 1-nya,” ujarnya.

Kata Mukhlis, industri hiburan kepariwisataan diatur dan diperbolehkan oleh Undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurutnya, Perda Nomor 03 Tahun 2016 terutama pasal 47 ayat 1 bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Ia menuturkan, tempat hiburan menjadi suatu kebutuhan bagi ekspatriat. Karena di Kabupaten Bekasi banyak terdapat warga negara asing yang bekerja di perusahaan.

“Jika kita tak bisa mengakomodir kebutuhan tersebut ya sangat disayangkan sekali. Kita di industri kepariwisataan ini juga menyerap tenaga kerja warga Kabupaten Bekasi, juga membantu mengentaskan kemiskinan,” tuturnya.

“Kalau peraturan diatasnya tidak melarang kenapa perda melarang? Seharusnya perda itu kan menjadi turun aturan di atas, bukan kontradiktif,” sambungnya. (dho/pj/gob)



loading...

Feeds

TAK TERURUS: Kondisi Pasar Bantargebang Kota Bekasi. Tidak adanya perhatian dari Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi, membuat kondisi Pasar Bantargebang terlihat kumuh. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

Inflasi Diperkirakan Terjadi Bulan Juni

EKONOM SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Alexander Sugandi memprediksi puncak tekanan inflasi terjadi Juni mendatang. Eric menuturkan, akan terjadi efek simultan …
sesepuh-tokoh-sunda-meninggal-jawa-barat-berduka_m_133306

Jawa Barat Kehilangan Putra Terbaiknya

Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya. Sabtu malam (27/5), sesepuh Tokoh Sunda, Aboeng Koesman Somawidjaja meninggal dunia. Mantan Wakil Gubernur Jawa …