Pengusaha Tempat Hiburan Malam Tuntut Solusi sebelum Dieksekusi

(Ilustrasi) Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi mensidak tempat hiburan malam (THM). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi.co.id)

(Ilustrasi) Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi mensidak tempat hiburan malam (THM). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi.co.id)

PENGUSAHA Tempat  Hiburan Malam (THM) menuntut adanya solusi sebelum dilakukan eksekusi oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ratusan tempat hiburan malam bakal dieksekusi sebagai bentuk penegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2016, tentang kepariwisataan.

Dalam perda tersebut, ada sejumlah kriteria tempat hiburan malam yang dilarang beroperasi. Pelarangan operasional tempat hiburan malam itu termaktub dalam bab III pasal 47 ayat 1, tentang usaha yang dilarang salah satunya tempat hiburan malam.

Mukhlis Hartoyo, salah satu pengusaha tempat hiburan malam di Kabupaten Bekasi, mengatakan seharusnya ada solusi dari pemerintah daerah jika tempat hiburan malam dilarang beroperasi.

“Kita sih penginnya ada solusi dari bupati, dan penginnya tidak ditutup atau direvisi kembali pada pasal 47 ayat 1-nya,” ujarnya.

Kata Mukhlis, industri hiburan kepariwisataan diatur dan diperbolehkan oleh Undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Menurutnya, Perda Nomor 03 Tahun 2016 terutama pasal 47 ayat 1 bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Ia menuturkan, tempat hiburan menjadi suatu kebutuhan bagi ekspatriat. Karena di Kabupaten Bekasi banyak terdapat warga negara asing yang bekerja di perusahaan.

“Jika kita tak bisa mengakomodir kebutuhan tersebut ya sangat disayangkan sekali. Kita di industri kepariwisataan ini juga menyerap tenaga kerja warga Kabupaten Bekasi, juga membantu mengentaskan kemiskinan,” tuturnya.

“Kalau peraturan diatasnya tidak melarang kenapa perda melarang? Seharusnya perda itu kan menjadi turun aturan di atas, bukan kontradiktif,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bekasi, Alex Satudy, mengatakan Perda Kepariwisataan sudah dilembardaerahkan. Perda tersebut juga sudah bisa diterapkan.

“Kalau kita kan hanya mengkaji, sedangkan action itu di Dinas Pariwisata dan berhubungan dengan penertiban di Satpol PP,” ucapnya. (dho/gob)



loading...

Feeds