Pepen Akui Ada Oknum Bermain dalam Pengawasan Pajak Reklame

(Ilustrasi) Sejumlah kendaraan melintas di dekat papan reklame di jalan A Yani, Kota Bekasi, Selasa (13/9). Pemerintah Kota Bekasi akan menyusun rencana penataan terhadap reklame yang tidak beraturan di jalur protokol guna mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghilangkan kesan kesemerawutan. (Foto: GoBekasi)

(Ilustrasi) Sejumlah kendaraan melintas di dekat papan reklame di jalan A Yani, Kota Bekasi, Selasa (13/9). Pemerintah Kota Bekasi akan menyusun rencana penataan terhadap reklame yang tidak beraturan di jalur protokol guna mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghilangkan kesan kesemerawutan. (Foto: GoBekasi)

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui ada oknum yang bermain dalam pengawasan pajak reklame di Kota Bekasi. Akibatnya target pendapatan dari pajak reklame sulit dicapai.

”Memang selama ini ada yang bermain, makanya berpengaruh terhadap pendapatan serta data base wajib pajak reklame yang ada di Kota Bekasi,” ungkap Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, Senin (8/5/2017).

Pada 2016 lalu, target perolehan pajak reklame aadalah sebesar Rp79 miliar. Namun hingga akhir Desember 2016, pemerintah baru berhasil mengumpulkan pajak sebesar 38,71 persennya saja atau sekitar Rp30 miliar. Sedangkan pada 2015 lalu, Pemerintah Kota Bekasi menurunkan target pencapaian dari Rp65 miliar menjadi Rp55,5 miliar, sebab pada akhir tahun pemerintah baru berhasil mengumpulkan target sebesar Rp26 miliar.

Pepen menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi sedang melakukan pendataan ulang seluruh reklame yang ada. Bila pemilik reklame belum juga membayar pajak, pihaknya meminta dinas terkait bertindak tegas. Apalagi, bila reklame tersebut tercatat masih berdiri meski batas waktunya sudah habis.

“Sedang melakukan pendataan ulang, mau dievaluasi dari kepala dinas yang lama tapi kan sudah diliquidasi, jadi tidak bisa dong. Usai diverifikasi tidak mau bayar juga akan kami langsung turunkan,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah mencatat ada sekitar 1.175 titik reklame berbagai ukuran di Kota Bekasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 326 titik masuk dalam daftar hitam lantaran belum membayar pajak dan tidak bisa menunjukan surat perizinan. Karena itu, pekan lalu pemerintah sudah menurunkan sebanyak 10 titik reklame diantaranya.

Pepen memastikan, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan tebang pilih dalam menertibkan pengusaha reklame di wilayahnya. Sebab, meski tak target tercapai dua tahun berturut pada 2017 ini pihanya tetap menaikan target perolehan reklame menjadi Rp80 miliar.

“Tren-nyakan tetap naik maka kita akan naikan dengan beragam upaya. Salah satunya, adalah dengan memasukan pajak reklame dalam database smart city Kota Bekasi,” imbuh dia lagi. (sar/gob)



loading...

Feeds

Prosesi pemakaman Bripda Taufan di TPU Jatiranggon, Jatisampurna, Kamis (25/5/2017). (Foto: Ist)

Sosok Bripda Taufan Dikenal Ramah

PEMAKAMAN Bripda Taufan Tsunami (23), berjalan dengan hikmat di tempat pemakaman umum (TPU) Pondok Rangon, Kecamatan Jatisampurna, Kamis (25/5/2017) siang ini. …