BPJS Kesehatan Teken MoU dengan Kejari Bekasi

Kepala BPJS Bekasi Siti Farida Hanoum melakukan MoU dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Didi Suhardi, Selasa 9 Mei 2017. Foto: Yuriska Aditya/GoBekasi

Kepala BPJS Bekasi Siti Farida Hanoum melakukan MoU dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Didi Suhardi, Selasa 9 Mei 2017. Foto: Yuriska Aditya/GoBekasi

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Bekasi meneken nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Bekasi, Selasa (9/5/2017).

Kepala BPJS Kesehatan KCU Bekasi, Siti Farida Hanoum berharap dengan dilakukannya tandatangan MoU dengan kejaksaan, nantinya pemilik badan usaha dapat patuh dengan aturan di BPJS.

“Harapannya semua badan usaha bisa patuh tanpa harus kita limpahkan ke kejaksaan. Jadi pilihan SKK (surat kuasa khusus) pada kejaksaan itu sendiri bagi kami pribadi merupakan alternatif terakhir yang akan kami eksekusi. Jadi sebelum sampai ke ranah kepatuhan, harapan kami temen-teman pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan, bisalah langsung memenuhi,” ucapnya.

Sebelum melimpahkan SKK kepada kejaksaan, Farida mengatakan, BPJS Kesehatan akan secara persuasif akan melakukan upaya terlebih dahulu.

“Jadi ada tahapan, kita melakukan kunjungan, lalu himbauan melalui surat, lalu surat teguran. Manakala surat teguran tidak jadi perhatian dari pemberi kerja maka dengan sangat menyesal kami akan limpahkan sebagai ketidakpatuhan dan SKK kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Didi Suhardi menyampaikan, pokok penting dalam kerja sama ini adalah kepatuhan para mitra BPJS yang meliputi badan usaha serta perusahaan yang ada di Kota Bekasi.

“Ini perlu ditegaskan bahwa negara yang berdasar peraturan perundang-undangan atas dasar MoU ini adalah bidang yang mewakili BPJS kesehatan untuk membantu, dan mendampingi dalam menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Dengan adanya ini diharapkan apa yang kita inginkan bisa terwujud kerjanya BPJS dalam penjaminan kesehatan, khususnya bagi para tenaga kerja agar dapat lebih optimal lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Didi menyampaikan, nantinya kejaksaan negeri akan dapat melakukan penindakan terhadap perusahaan yang tidak melakukan pembayaran BPJS Kesehatan para karyawannya.

“Kami akan pelajari masing-masing seperti apa. Kalau memang masih dalam ranah keperdataan tentu ini ada sanksi administratif maupun sanksi yang terkait dengan perusahaannya. Di situ ada UU yang mengatur apabila perusahaan melakukan pelanggaran, kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan punya kewenangan untuk membubarkan PT, menyatakan pailit maupun pidana,” tutupnya (Cr28/gob)



loading...

Feeds

Prosesi pemakaman Bripda Taufan di TPU Jatiranggon, Jatisampurna, Kamis (25/5/2017). (Foto: Ist)

Sosok Bripda Taufan Dikenal Ramah

PEMAKAMAN Bripda Taufan Tsunami (23), berjalan dengan hikmat di tempat pemakaman umum (TPU) Pondok Rangon, Kecamatan Jatisampurna, Kamis (25/5/2017) siang ini. …