Pembangunan Infrastruktur Nasional Genjot Pendapatan Kota Bekasi

Pembangunan Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang berada di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Sabtu (5/9). Pembangunan Tol Becakayu mencakup dua seksi, yakin ruas Casablanca - Jakasampurna sepanjang 11 km dan ruas Jakasampurna - Duren Jaya sepanjang 10,04 km yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2017. Foto : dokumentasi/GoBekasi

Pembangunan Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang berada di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Sabtu (5/9). Pembangunan Tol Becakayu mencakup dua seksi, yakin ruas Casablanca - Jakasampurna sepanjang 11 km dan ruas Jakasampurna - Duren Jaya sepanjang 10,04 km yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2017. Foto : dokumentasi/GoBekasi

PERTUMBUHAN properti di Kota Bekasi yang cukup pesat, dinilai tidak lepas dari pembangunan infrastruktur nasional sebagai penunjang, seperti Tol Becakayu, dan Light Rail Transit (LRT).

Hal tersebut diklaim turut mendongkrak pendapatan daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kota Bekasi.

Badan Pendapatan Daerah, Kota Bekasi, , menargetkan Rp 351 miliar dari pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada 2017 ini.

“Baru terealisasi per akhir April sebesar 24 persen atau Rp 84 miliar lebih,” terang Kepala Bidang Administrasi, Konsultasi, dan Informasi pada Bapenda, Kota Bekasi, Wahyudin.

Menurut dia, target pajak BPHTB terus naik, karena bersamaan dengan pertumbuhan properti, serta ekonomi. Sehingga, daya beli masyarakat terhadap properti cukup tinggi.

“Tahun lalu target Rp 314 Miliar, realisasinya 95,5 persen,” tambah Wahyudin.

Wahyudin mengatakan, tahun ini pihaknya optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 351 Miliar. Sebab, pertumbuhan properti di Kota Bekasi sangat pesat, menyusul pembangunan infrastruktur nasional sebagai penunjang, seperti Tol Becakayu, dan Light Rail Transit (LRT).

“Kita bisa melihat pembangunan apartemen yang semakin masif,” kata dia.

Menurut dia, pendapatan BPHTB pada lima tahun mendatang dipastikan cukup tinggi. Bisa saja pencapaian pajak BPHTB mencapai Rp 1 triliun, sebab harga properti semakin lama semakin mahal.

Hanya saja, kata dia, masih banyak yang tidak jujur. Wajib pajak tersebut menghindari pajak sesuai dengan nilai rill transaksi.

“Misalnya, wajib pajak mengurangi nilai transaksi di dalam akta jual beli di notaris, padahal realitanya nilai transaksi itu jauh lebih tinggi,” kata dia.

Untuk menghindari itu, kata dia, pemerintah akan melakukan penelitian lapangan terhadap transaksi yang dicurigai tak sesuai dengan harga rill transaksi.” Jika ditemukan, akan kami suruh membayar, sanksinya tak akan divalidasi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kota Bekasi, Machrul Falak Hermansyah mengatakan, pihaknya sepakat dengan pemerintah yang akan melakukan penelitian lapangan.

“Potensi pajak BPHTB sangat besar, langkah itu bisa menambah pendapatan daerah,” kata Machrul.

Menurut dia, pajak BPHTB merupakan pendapatan terbesar daerah di Kota Bekasi, setelah itu menyusul Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU).

(sar/pj/gob)



loading...

Feeds

3K jadi Solusi Atasi Alergi Anak

3K Jadi Solusi Atasi Alergi Anak

ORANGTUA wajib tahu, alergi pada anak merupakan gangguan yang tidak boleh diabaikan. Sebab, bisa berakibat sangat fatal. Hal itulah yang …