Ormas Islam Masih Tunggu Pelaksanaan Eksekusi THM di Kabupaten Bekasi

(Ilustrasi) Personel Polisi Militer (PM) melakukan penyisiran di tempat hiburan malam dikawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sabtu (19/9). Operasi gabungan dengan sasaran anggota TNI, PNS, dan Kepolisian yang dilakukan Denpom Jaya/2 Cijantung bersama Subdenpom Jaya/2 Bekasi dan Propam Polresta Bekasi Kota itu dalam rangka pekan displin TNI pada peringatan ke-70 HUT TNI tahun 2015 yang berlangsung selama sepekan. Foto : Ivan Pramana Putra / GOBEKASI.co.id

(Ilustrasi) Personel Polisi Militer (PM) melakukan penyisiran di tempat hiburan malam dikawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sabtu (19/9). Operasi gabungan dengan sasaran anggota TNI, PNS, dan Kepolisian yang dilakukan Denpom Jaya/2 Cijantung bersama Subdenpom Jaya/2 Bekasi dan Propam Polresta Bekasi Kota itu dalam rangka pekan displin TNI pada peringatan ke-70 HUT TNI tahun 2015 yang berlangsung selama sepekan. Foto : Ivan Pramana Putra / GOBEKASI.co.id

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi dianggap lemah dalam menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2016. Karena meski sudah melewati batas waktu, namun Tempat Hiburan Malam (THM) belum juga ditertibkan.

”Saat ini bentuk dukungan moral kita lakukan berbentuk komunikatif, karena kita mengedepankan kode etik. Sehingga kita sambangi pemerintah apa alasannya belum ada tindakannya nyata. Sebab sebelumnya saat audiensi dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, beliau sangat mendukung,” kata Wakil Ketua FPI Bekasi Raya Ferry Muzaki.

Ormas Islam, kata Ferry, akan mengawal persoalan ini hingga THM ditertibkan. Apalagi, hingga memasuki Mei, belum ada tanda-tanda rencana penertiban tempat hiburan malam.

”Sebagai ormas Islam, kami bersama para ulama Kabupaten Bekasi akan terus mengawal penegakan perda ini. Sebab secara legalitas ini sudah jelas, ada aturannya. Jadi harus tunggu apalagi,” ujarnya.

”Kita tidak akan melakukan demo, kecuali pemkab melalui dinas terkait yang mempunyai tugas tidak bertindak,” lanjutnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mahmudin, mengatakan sudah memberi rekomendasi ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

”Kalau masalah penindakan kita 100 persen menyerahkan kepada pemerintah. Namun secara kelembagaan MUI sangat mendukung ini, dan rencananya minggu depan kita juga akan melakukan rapat terkait masalah penutupan tempat hiburan yang menyajikan perbuatan asusila. Sebab hal ini jelas dilarang agama,” ungkapnya saat dihubungi Radar Bekasi.

”Kita akan dukung terus secara moral bagaimana bisa membantu pemerintah menegakan amar makruf nahi munkar,” lanjutnya.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds

TAK TERURUS: Kondisi Pasar Bantargebang Kota Bekasi. Tidak adanya perhatian dari Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi, membuat kondisi Pasar Bantargebang terlihat kumuh. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

Inflasi Diperkirakan Terjadi Bulan Juni

EKONOM SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Alexander Sugandi memprediksi puncak tekanan inflasi terjadi Juni mendatang. Eric menuturkan, akan terjadi efek simultan …
sesepuh-tokoh-sunda-meninggal-jawa-barat-berduka_m_133306

Jawa Barat Kehilangan Putra Terbaiknya

Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya. Sabtu malam (27/5), sesepuh Tokoh Sunda, Aboeng Koesman Somawidjaja meninggal dunia. Mantan Wakil Gubernur Jawa …