Tunjangan Guru Bekasi Bakal Naik

(Ilustrasi) Salah seorang guru saat mengajar di dalam kelas. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk sertifikasi guru. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Salah seorang guru saat mengajar di dalam kelas. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk sertifikasi guru. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi bakal menaikan tunjangan guru Kota Bekasi pada tahun politik 2018. Kenaikan tunjangan itu di atas 50 persen dari pendapatan tunjangan guru sebelumnya sebesar Rp3 juta.

Menurut Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, saat ini pendidikan bakal merata dan berkualitas. Hal ini harus dibuktikan dengan nyata melihat proses pendidikan bertumpu pada guru.

“Minimal kita naikkan tunjangan guru 50 persen dari pendapatan tunjangannya sebesar Rp3 juta,” kata dia, Selasa (2/5/2017) di Hari Pendidikan Nasional kepada awak media.

Meski presentase kenaikan tunjangan akan melebihi jumlah tujangan di Provinsi Jawa Barat, hal ini bukanlah suatu masalah.

Dibandingkan awal tahun 2017, seluruh tenaga pendidik tingkat SMA dan SMK telah diambil alih oleh Provinsi di mana besaran tunjangan mengikuti kebijakan provinsi Jawa Barat.

Menurut Pepen, meskipun secara besaran dan selisih berada di atas tunjangan guru di bawah naungan provinsi Jawa Barat.

Kendati ini merupakan kebijakan daerah, mengingat daerah bukan hanya melingkupi guru tingkat SMA dan SMK saja, tapi juga tingkat SD dan SMP.

“Memang secara besaran makin jauh tapi kan ini tanggung jawab kita, wewenang kita di daerah. Makanya balikin ke kita (guru SMA dan SMK) biar kita urus,” kata dia.

Pemerintah provinsi semestinya melakukan sistem subsidi yang mana besaran tunjangan para guru SMA dan SMK tersebut tidak 100 persen ditanggung oleh provinsi.

“Yang di provinsi harusnya subsidi. Dia berapa kita berapa. Itu yang harus kita rumuskan. Harusnya Provinsi Jawa Barat jangan meminta lepas secara penuh dengan kita karna yang berdampak adalah guru yang di daerah,” kata dia.

“Kita ngomong normalnya karena daerah yang paling tau. Udah, gubernur kasih aja keleluasaan ke kita,” sambung dia. (kub/gob)



loading...

Feeds