Datangi Komnas HAM, Aktivis 98 Kritik Pepen Pentingkan Keuntungan Pribadi Ketimbang Rakyat

Warga korban penggusuran di Bekasi saat datangi Komnas HAM. Foto: kub/GoBekasi

Warga korban penggusuran di Bekasi saat datangi Komnas HAM. Foto: kub/GoBekasi

AKTIVIS Gerakan Nasional 98, Anton Aritonang  mengkritik  Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang akrab disapa Pepen lebih mengedepankan  kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.

“Pepen (Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi) adalah salah satu pemimpin anti demokrasi, anti musyawarah-mufakat. Semua tindakannya hanya demi keuntungan pribadinya semata.” kata dia usai lakukan mediasi bersama perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (2/5/2017).

Pernyataan soal kepentingan ini berkaitan dengan kasus penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2016 silam. Sebab saat itu korban penggusuran merasakan dampak akan yang dilakukan oleh pemerintah.

Seharusnya, kritik Anton, pemimpin mengedepankan kepentingan rakyat dan bukan lebih mengurusi kepentingan dan keuntungan pribadi semata. Apalagi, Indonesia merupakan negara Pancasila yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

“Seharusnya Pepen sebagai pemimpin dapat mengayomi rakyatnya bukan malah menyakiti dan menistakan prinsip kemanusiaan.” sesal dia.

Sementara itu, ketua umum Badan Relawan Nusantara, Edysa Girsang menyoroti persoalan kepentingan pribadi pada sosok pemimpin yang semakin jauh dari rakyat. Aktivis 98 ini juga melihat banyak tren terjadi pada sosok pemimpin saat ini melanggar kandungan Pancasila.

“Sebelum Pepen, di Jakarta Ahok sudah melakukan itu, yakni mengabaikan musyawarah-mufakat yang sejatinya menjadi hasratnya rakyat dan landasan tegak berdirinya negara Indonesia merdeka,” ujarnya.

Menurutnya, kepentingan dan kedaulatan rakyat seharusnya ditegakkan di Indonesia. Jika seorang pemimpin tidak mau mengedepankan kepentingan rakyatnya, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi perjalanan negara dan bangsa Indonesia.

“Jika kepemimpinan pemerintah tidak segera kembali ke amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan penuh prinsip nilai Pancasila, maka pemerintahan negara Indonesia kini tak ubahnya seperti penjajah terdahulu, hanya dibedakan warna kulit dan kewarganegaraan saja.” tandas dia. (kub/gob)

 



loading...

Feeds