Catatan Hari Buruh Internasional

(Ilustrasi) Buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Selasa (25/4). Foto:Raiza/Radar Bekasi

(Ilustrasi) Buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Selasa (25/4). Foto:Raiza/Radar Bekasi

HARI Buruh diperingati tiap 1 Mei. Hari ini menjadi momentum kaum buruh dari seluruh Indonesia untuk menyuarakan tuntutan terhadap kesejahteraan mereka.

Pada momentum ini anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa Indonesia SOS jaminan sosial.

Menurutnya, dalam pola pembangunan nasional semesta berencana yang dicanangkan Pemerintahan Soekarno salah satu bidang prioritas adalah bidang tenaga kerja dan Jaminan Sosial.

“Hal tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini. Di negara mana pun Jaminan Sosial memiliki peran krusial bagi pekerja untuk mengantisipasi dampak negatif pasar bebas dan globalisasi yang menyebabkan pekerja berapa pada posisi rentan secara sosial dan ekonomi,” terang Rieke.

Lanjutnya, semenjak berlakunya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor  24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Indonesia menganut sistem Jaminan Sosial yang tidak lagi diselenggarakan oleh badan yang menganut “for profit body”.

Tahun 2016 data BPS menyatakan jumlah angkatan kerja 120.647.697 orang. Diperkirakan jumlah pekerja yang terserap sektor formal hanya 42,24 persen atau setara dengan 48,5 juta orang saja.

“Kepesertaan di BPJS Kesehatan berdasarkan data per 28 Februari 2017 adalah 10.127.263 orang pekerja. Dengan rincian perusahaan swasta 9.626.631 pekerja dan BUMN baru sebanyak 500.632 pekerja,” jelasnya.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016 tercatat jumlah peserta 22.600.000 orang pekerja. Dengan rincian, swasta 22.025.246 dan BUMN sebanyak 574.574 orang pekerja.

“Saya mendukung Pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan UU SJSN dan BPJS. Dan berani memberikan sanksi kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta di kedua BPJS,” jelasnya.

Lanjutnya, ia mendukung Pemerintah untuk pertama kali mendorong BUMN beserta anak-anak perusahaannya menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban terjaminnya Lima Jaminan Sosial bagi seluruh pekerjanya apa pun status kerjanya, sesuai perintah UU.

“Mendukung Pemerintah untuk segera memperbaiki berbagai regulasi turunan UU BPJS *agar watak Jaminan Sosial tidak berubah menjadi jaminan komersial* yang bukan melindungi, tetapi malah *menambah beban pekerja Indonesia pada khususnya dan seluruh Rakyat pada umumnya,” jelasnya. (gob)



loading...

Feeds

Deddy-Mizwar-ke-PDIP

Deddy Mizwar Merapat ke PDIP?

KETUA DPW PKS Jabar sekaligus Bakal Calon Wakil Gubernur Jabar, Ahmad Syaikhu menanggapi enteng kehadiran Bakal Calon Gubernur Jabar, Deddy …
Petani Desa Sukakarya. (Foto: Ist)

Malangnya Petani di Sukakarya

SEJUMLAH lahan pertanian di desa Sukalaksana kecamatan Sukakarya, saat ini sudah memasuki musim panen padi. Sebagian warga pun disibukan dengan …