Ribuan Aset Pemkot Bekasi Belum Bersertifikat

(Ilustrasi) Pemukiman padat yang berada di Kecamatan Rawalumbu. Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk menata kawasan kumuh di Kota Bekasi. (Foto: Dok/Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Pemukiman padat yang berada di Kecamatan Rawalumbu. Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk menata kawasan kumuh di Kota Bekasi. (Foto: Dok/Radar Bekasi)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi hingga saat ini masih kesulitan untuk melakukan sertifikasi aset milik pemerintah. Sejak pemekaran daerah pada 1998 lalu, tercatat ada sekitar 1.520 aset pemkot yang belum bersertifikat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sopandi Budiman menyampaikan, pihaknya tahun ini menargetkan sertifikasi sebanyak 150 bidang aset milik pemerintah. Saat ini sebanyak 124 bidang, sudah masuk untuk diproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.

“Sudah diproses sebagian, yang lain masih menunggu,” ungkap Sopandi, Kamis (27/4/2017).

Sopandi mengakui bila proses sertifikasi aset memang sulit. Selain harus menempuh proses administrasi secara yuridis (diakui sah secara hukum), pihaknya terkadang harus berbenturan dengan gugatan para ahli waris yang tengah menggugat status lahan tersebut. Menurut Sopandi, butuh waktu panjang untuk melakukan proses sertifikasi aset tersebut.

“Bahkan aset yang sudah masuk dalam Berita Acara (BA) 28 Tahun 1998 pun belum semua bersertifikat,” jelas Sopandi.

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat Pemerintah Kota Bekasi memiliki jumlah aset sebanyak 2.000 bidang. Diantaranya, ada sekitar 502 bidang aset yang masuk dalam BA 28 usai pemekaran wilayah antara Kabupaten-Kota Bekasi pada 1998 lalu. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 480 bidang aset yang sudah bersertifikat. Dengan lambannya proses ini, pihaknya pun khawatir ada penyerobotan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, Sopandi mengakui bila pengelolaan aset dan administrasi keuangan menjadi kunci bagi pemerintah Kota Bekasi mendapatkan penilaian BPK provinsi dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena itu saat ini pihaknya melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat melakukan sertifikasi lahan fasos fasum yang saat ini dimiliki pemerintah Kota Bekasi.

“Kita tengah berupaya 70 hingga 80 persen aset yang ada pada tahun ini tersertifikasi,” imbuh Sopandi. (dat/pj/gob)



loading...

Feeds

Deddy-Mizwar-ke-PDIP

Deddy Mizwar Merapat ke PDIP?

KETUA DPW PKS Jabar sekaligus Bakal Calon Wakil Gubernur Jabar, Ahmad Syaikhu menanggapi enteng kehadiran Bakal Calon Gubernur Jabar, Deddy …
Petani Desa Sukakarya. (Foto: Ist)

Malangnya Petani di Sukakarya

SEJUMLAH lahan pertanian di desa Sukalaksana kecamatan Sukakarya, saat ini sudah memasuki musim panen padi. Sebagian warga pun disibukan dengan …