May Day, Ribuan Buruh Bekasi Bakal Kepung Istana Negara

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

PERINGATAN Hari Buruh yang jatuh 1 Mei mendatang bakal dimanfaatkan puluhan ribu buruh Bekasi untuk turun ke jalan. Diperkirakan sebanyak tujuh ribu buruh dari berbagai kawasan industri di Bekasi bakal mengepung Istana pada hari itu.

Vice President Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Obon Tabroni, mengungkapkan para buruh akan berkumpul di titik – titik yang sudah ditentukan. Di Kota Bekasi, mereka akan berkumpul di sekitar Pondok Ungu dan Bantargebang yang diketahui terdapat sejumlah pabrik.

Sementara itu, di Kabupaten Bekasi mereka akan berkumpul di tujuh kawasan industri seperti East Jakarta Industrial Park (EJIP), MM 2100, Jababeka, Lippo Cikarang, Delta Mas, Hyundai dan Gobel.

Obon menjelaskan, estimasi massa yang akan melakukan aksi demonstrasi itu berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi.

“Dari Kota Bekasi sekitar lima ribu orang, dari Kabupaten Bekasi dua ribu,” ungkap Obon.

Ia menjelaskan, ada beberapa isu yang akan disampaikan kepada pemerintah pada saat Mayday. Diantaranya ialah mengenai pecabutan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Karena kenaikan upah itu tidak menggunakan perundingan, tetapi memakai rumus,” kata pria yang juga diketahui sempat maju sebagai calon bupati Bekasi ini.

Persoalan lain yang akan menjadi tuntutan buruh ialah penghapusan magang. Karena, magang yang dijalankan oleh pemerintah saat ini menyebabkan banyaknya karyawan yang terkena Pemutsan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

“Mestinya magang itu kan belajar, tetapi yang ada disuruh kerja, disuruh lembar, disuruh kerja shift, upah dibayar semaunya. Dampaknya karyawan asli di PHK. Kalau magangnya belajar ya silahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri mengancam akan mencabut izin pemagangan kepada perusahaan yang tidak mengikuti aturan dalam menerapkan program pemagangan.

“Kami pun lakukan pengawasan, jika ada lembur dan sebagainya yang menyalahi aturan, maka izin perusahaan untuk melakukan akan ditinjau ulang atau dicabut,” kata Hanif di Gedung Wibawamukti, Komplek Pemkab Bekasi usai melepas 1.019 tenaga kerja magang, Rabu (26/4/2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 tahun 2016, perusahaan wajib memberi uang saku pada peserta magang dengan perhitungan 60 persen sampai 80 persen upah minimum.

(neo/pj/gob)



loading...

Feeds