Obon Sebut Program Pemagangan untuk Kebiri Kaum Buruh

(Ilustrasi) Buruh di Kabupaten Bekasi dinilai perlu disertifikasi dan diberikan skill. (Foto: Ist)

(Ilustrasi) Buruh di Kabupaten Bekasi dinilai perlu disertifikasi dan diberikan skill. (Foto: Ist)

WAKIL Presiden FSPMI Obon Tabroni, menentang program pemagangan tersebut. Pasalnya, sistem dan strategi pengawasan dari pemerintah daerah belum terbentuk.

“Pemdanya tidak berperan, terlebih Dinas Tenaga Kerja yang menjadi leading sector yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan,” katanya saat dihubungi.

Menurut Obon, program pemagangan ini merupakan celah untuk mengebiri kaum buruh. Karena dari sekitar 100 perusahaan yang sudah menerapkan program pemagangan, sudah ada yang melakukan PHK sepihak.

“Ini adalah pembodohan, kita berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun pemerintah malah mengeluarkan kebijakan seperti ini,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang ia terima, dari 100 perusahaan yang menerapkan program ini, seluruhnya diduga melakukan pelanggaran.

“Karena menggunakan sistim shif, ada target dan lembur. Namun apakah perusahaan itu disanksi? Tentu tidak,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Effendi, mengakui kalau saat ini pihaknya belum memiliki sistem untuk melakukan pengawasan.

“Kebijakan ini kan baru, namun kita akan lakukan pengawasan. Tapi eksekutor penindakan menjadi tanggung jawab ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meski demikian kita sifatnya menerima informasi dan menyampaikan,” katanya.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds