Aplikasi Ojek Pangkalan Kabupaten Bekasi Belum Dapat Terwujud?

Pertemuan Paguyuban Ojek Pangkalan Kabupaten Bekasi dengan Dinas Perhubungan di Kantor Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (11/4/2017). (Foto: Dekur)

Pertemuan Paguyuban Ojek Pangkalan Kabupaten Bekasi dengan Dinas Perhubungan di Kantor Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (11/4/2017). (Foto: Dekur)

RENCANA membuat aplikasi online untuk ojek pangkalan (opang) tampaknya belum bisa dipastikan bakal terwujud. Karena meski Kabupaten Bekasi memiliki jaringan internet yang mumpuni, namun izin pembuatan aplikasi tersebut berada di pemerintah pusat.

Selain soal izin, anggaran untuk pembuatan aplikasi itupun belum diajukan di APBD tahun ini. Sehingga, kemungkinan besar aplikasi online untuk opang tersebut tidak bisa terwujud.

Rencana pembuatan aplikasi opang ini setelah beberapa waktu lalu ada pertemuan antara ojek online dengan opang. Pertemuan ini digelar untuk mencari solusi agar tidak ada gesekan dan perselisihan dari kedua kubu.

Setelah melalui perundingan yang panjang, akhirnya muncul rencana untuk membuat aplikasi online opang. Pertemuan ini difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dan komisi III DPRD Kabupaten Bekasi.

“Saya sudah dengar rencana itu tapi kami belum dilibatkan secara langsung. Kalaupun memang harus seperti itu maka kami perlu kaji terlebih dulu,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bekasi, Hudaya, beberapa waktu lalu.

Menurut Hudaya, pembuatan aplikasi ini harus dikaji dari berbagai unsur, mulai dari legalitas, infrastruktur hingga pembiayaan. Ditinjau dari legalitasnya, kata dia, aplikasi tersebut menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

“Kewenangan untuk membuat aplikasi ini izinnya masih ada di kementerian di pemerintah pusat. Tetapi kalau memang daerah diperbolehkan, kewenangannya ada, maka akan kami siapkan kajiannya. Namun sepertinya tetap tidak bisa langsung tahun ini, karena berarti kan memerlukan anggaran,” ucapnya.

“Maka dari itu, kami belum bisa pastikan kapan akan membuat aplikasi ojek ini. Kalau kewenangan di daerah berarti kan harus dianggarkan. Sementara, saat ini anggaran di dinas juga tidak ada anggaran itu karena di kami kan bekerja dasarnya adalah anggaran berbasis kinerja. Tentunya kegiatan tidak bisa dilakukan secara mendadak, tidak bisa,” lanjutnya.

Soal jaringan, kata Hudaya, Kabupaten Bekasi sudah memiliki modal untuk membuat aplikasi tersebut. Namun tetap saja, kata dia, perlu ada kajian lebih lanjut soal siapa yang nanti akan mengelola aplikasi tersebut.

“Ini kan penggabungan antara Dinas Komunikasi dan Dinas Perhubungan, maka kami akan koordinasi lebih lanjut nanti bentuknya seperti apa. Apakah nanti dibuat badan layanan umum daerah (BLUD), unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau dibuat badan usaha. Pada prinsipnya kami mendukung, tetapi kalau itu di luar kewenangan, kami tidak bisa lebih jauh,” tuturnya. (dho/pj/gob)

 



loading...

Feeds

Prosesi pemakaman Bripda Taufan di TPU Jatiranggon, Jatisampurna, Kamis (25/5/2017). (Foto: Ist)

Sosok Bripda Taufan Dikenal Ramah

PEMAKAMAN Bripda Taufan Tsunami (23), berjalan dengan hikmat di tempat pemakaman umum (TPU) Pondok Rangon, Kecamatan Jatisampurna, Kamis (25/5/2017) siang ini. …
(Ilustrasi) Warga sedang menunggu kereta di Stasiun Tambun. Pada 2017 mendatang, warga Kabupaten Bekasi bisa menikmati layanan KRL dengan tujuan Cikarang-Jakarta.ARIESANT/RADAR BEKASI

Long Weekend, Tiket Kereta Api Ludes

MINAT masyarakat masih tinggi yang menggunakan moda transportasi KA. Hal ini terlihat dari mulai terjual habisnya tiket KA di tanggal-tanggal …