SK Tidak Sesuai, Guru Honorer Kota Bekasi Tempuh Jalur Hukum

(Ilustrasi) Ratusan guru honorer Kota Bekasi berdemonstrasi saat pelaksanaan pawai budaya hari jadi Kota Bekasi, Minggu (12/3/2017). (Foto: Ist)

(Ilustrasi) Ratusan guru honorer Kota Bekasi berdemonstrasi saat pelaksanaan pawai budaya hari jadi Kota Bekasi, Minggu (12/3/2017). (Foto: Ist)

SEJUMLAH guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di Kota Bekasi, mengaku kecewa ketika mendapatkan Surat Keputusan Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan (SK GTPK). Padahal, sebelumya mereka dijanjikan akan mendapatkan SK pegawai Tenaga Kerja kontrak (TKK).

Karena merasa tertipu, guru yang tergabung dalam Front Pembela Honor Indonesia (FPHI) mengaku akan menempuh jalur hukum. Demikian ditegaskan oleh ketua FPHI Kota Bekasi, Firmansyah saat di temui di kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kemarin.

Pria yang akrab disapa Firman ini mengaku, ada ketidakadilan dalam pemberian SK. Bahkan, dalam beberapa kasus yang diketahuinya, pemberian SK sendiri lebih kepada masyarakat umum, bukan mendahulukan mereka yang memang sudah bekerja.

“Ini lucu, orang yang baru lulus, tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi ditambah belum ada pengalamannya, tapi sudah diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan yang sudah berpengalaman malah dilupakan tetap memakai SK GTK (Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan), diskriminasi ini,” terangnya.

Dengan perbedaan SK tersebut, menurutnya ada perbedaan dalam pemberian honor dari APBD. Untuk yang menerima SK TKK mendapatkan 100 persen dari honor, sedangkan yang menggunakan SK GTK sendiri mendapatkan 75 persen.

“Besar kecilnya sendiri berbeda. Untuk yang nol sampai tiga tahun hanya Rp750 ribu dan tertinggi diatas delapan tahun mendapatkan honor Rp1.5 juta, berbeda dengan TKK yang full Rp3.6 juta,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Firman sendiri akan mencoba menggugat SK tersebut melalui jalur Sapu Bersih (saber) pungli, HAM, hingga kejaksaan. Terlebih, sebelumnya walikota Bekasi Rahmat Effendi sudah berjanji akan mengangkat guru honorer menjadi pegawai TKK.

“Selama ini pak walikota bilangnya apa? ‘Nanti akan diangkat’, tapi ini kenapa justru orang yang tidak punya kedinasan, masyarakat umum yang diangkat terlebih dahulu. Yang jelas, dengan ini kita nantinya akan coba menempuh berbagai jalur hukum,” pungkasnya. (ich/pj/gob)

 



loading...

Feeds