Serikat Buruh Minta Perusahaan Pemanipulasi Data BPJS Ditindak

(Ilustrasi) Ilustrasi Mogok Nasional tahun 2015. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Ilustrasi Mogok Nasional tahun 2015. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

SERIKAT buruh meminta penegak hukum menindaklanjuti perusahaan yang diduga memanipulasi data peserta BPJS. Karena dari persoalan ini, yang dirugikan ialah buruh ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Wakil Presiden FSPMI Obon Tabroni, mengatakan manipulasi data karyawan agar terhindar dari pembayaran iuran BPJS merupakan praktik penipuan dan penggelapan.

“Karena bukan satu-dua orang yang merasakan dampaknya, sudah lama bekerja untuk perusahaan. Tapi ketika sakit dan berobat masak harus pakai kocek sendiri, padahal para buruh sudah ikut anggota BPJS. Kalau kayak gini kami mending tidak perlu ikut di perusahaan,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sudah menjadi kewajiban perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Sayangnya, penindakan dari kasus ini dinilai lemah.

“Masalah kesehatan ini studi kasusnya sama modelnya dengan masalah persoalan meperkerjakan tenaga kerja asing. Terlihat jelas tapi tidak ada penindakan, jadi buruh harus gimana lagi kalau setiap aspirasi tidak lagi didengar,” ungkapnya.

Panglima Federasi Tenaga Industri, Agus Sudrajat, mengatakan serikat pekerja yang ada di forumnya sudah merasakan ada perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS selama berbulan-bulan.

“Memang sih kami gratis tidak dipungut, tapi biar bagaimanapun kewajiban perusahaan harus membayar. Jangan karena gak bayar ketika buruh sakit tidak bisa berobat,” ucapnya.

(and/pj/gob)



loading...

Feeds