Lanjutan Kasus Penodaan Agama, Ahok Dituntut 1 Tahun, dan 2 Tahun Masa Percobaan oleh JPU

Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono saan membacakan suran tuntutan pada persidangan atas Basuki T Purnama dalam perkara penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4). Foto: Ricardo/JPNN.Com

Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono saan membacakan suran tuntutan pada persidangan atas Basuki T Purnama dalam perkara penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4). Foto: Ricardo/JPNN.Com

GUNERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituntut hukuman pidana 1 tahun dengan 2 tahun masa percobaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan kasus penodaan agama.

JPU meyakini Ahok telah terbukti bersalah melakukan penodaan agama sehingga melanggar pasal 156 KUHP.

“Menuntut, agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun,” kata Ketua Tim JPU Ali Mukartono saat membacakan surat tuntutan pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang digelar di Auditorium Kementan, Kamis (20/4).

Jaksa Ali menyatakan, perbuatan Ahok telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 156 KUHP. Karenanya, jaksa menyimpulkan Ahok telah sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur pidana penodaan agama.

Berdasar fakta persidangan dan alat bukti, tidak ada hal yang dapat meniadakan hukuman pidana terhadap terdakwa. JPU menyebut tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa.

“Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa harus dijatuhi pidana,” ujar Ali.

Karenanya, jaksa meminta hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

“Sesuai dengan pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua,” katanya.(boy/jpnn/gob)



loading...

Feeds

Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNJ bertemu dengan Menkopolhukam Wiranto, Rabu (16/8/2017). (Foto: Ist)

IKA UNJ Audiensi dengan Menkopolhukam

IKATAN Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) bertemu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang dipimpin Juli Ardiantoro, …