Kasus Penistaan Agama, Ahok Bebas dari Pasal 156a

Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono saan membacakan suran tuntutan pada persidangan atas Basuki T Purnama dalam perkara penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4). Foto: Ricardo/JPNN.Com

Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono saan membacakan suran tuntutan pada persidangan atas Basuki T Purnama dalam perkara penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4). Foto: Ricardo/JPNN.Com

TERDAKWA kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama divonis pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

“Menuntut, agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun,” kata Ketua Tim JPU Ali Mukartono saat membacakan surat tuntutan pada persidangan PN Jakut yang digelar di Auditorium Kementan, Kamis (20/4/2017).

Jaksa Ali menyatakan, perbuatan Ahok telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 156 KUHP. Karenanya, jaksa menyimpulkan Ahok telah sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur pidana.

Berdasar fakta persidangan dan alat bukti, tidak ada hal yang dapat meniadakan hukuman pidana terhadap terdakwa. JPU menyebut tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa.

“Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa harus dijatuhi pidana,” kata Ali.

Terdakwa penodaan agama Islam Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjalani sidang tuntutan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung yang dipimpin Ali Mukartono, menyatakan bahwa dakwaan pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak bisa diterapkan kepada terdakwa.

Menurut jaksa, dari rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari mengikuti pilkada Bangka Belitung 2007, buku Ahok berjudul Merubah Indonesia: The Story of Basuki Tjahaja Purnama halaman 40, hingga pilkada DKI Jakarta 2017 yang menyinggung Surah Almaidah maka terlihat niatnya lebih ditujukan kepada orang lain atau elite politik terkait pilkada. “Pasal 156 a ayat 1 KUHP tidak dapat diterapkan dalam kasus a quo,” kata jaksa membacakan tuntutan Ahok, Kamis (20/4).

Kesimpulan jaksa ini diambil setelah melakukan analisis yang tidak hanya berdasarkan pasal 156 a KUHP. Namun juga pasal 4 UU nomor 1/PNPS tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Menurut jaksa, huruf a pasal 156 itu mengatur adanya perbuatan memusuhi atau menghina agama. Sedangkan pasal 4 UU nomor 1/PNPS, harus dipenuhi syarat yang ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama. Jaksa juga memasukkan teori kesadaran dalam melakukan analisis yuridis ini.

Kesimpulannya, jaksa menyatakan bahwa ada rasa kekecewaan terdakwa kepada oknum elite politik. Jaksa menyatakan, tidak ada niat dari terdakwa untuk memusuhi agama. (jpnn/gob)

 

 



loading...

Feeds

ilustrasi

Waspada Wabah ‘Gay’ di Kota Bekasi

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, meminta kepada masyarakat mewaspadai praktik pasangan sesama jenis. Hal ini menyusul terbongkarnya pesta seks kaum …