Besok, Ratusan Guru SMA-SMK di Kota Bekasi Mogok Ngajar

Salah seorang guru saat menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Kementerian pendidikan berencana akan mewajibkan guru mengajar selama 8 jam dalam sehari mulai tahun depan. (Dokumentasi Radar Bekasi)

Salah seorang guru saat menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Kementerian pendidikan berencana akan mewajibkan guru mengajar selama 8 jam dalam sehari mulai tahun depan. (Dokumentasi Radar Bekasi)

RATUSAN guru tingkat SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi, mengancam akan melakukan unjuk rasa, jika hingga pekan tunjangan daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum juga turun. Bahkan, bila tunjangan mereka tak kunjung turun hingga akhir April 2017, mereka bakal mogok mengajar.

Salah satu guru SMA berstatus kontrak di Kota Bekasi berinisial AJ mengaku, bakal ikut bertolak ke kantor Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, bila tunjangan daerah miliknya tak kunjung turun akhir pekan ini.

Aksi tersebut rencanannya akan dilakukan pada Jumat (21/4/2017). Menurut AJ, selain melakukan unjuk rasa, para guru SMA/SMK Negeri tersebut mengancam akan mogok mengajar bila tunjangan mereka tak kunjung dibayarkan hingga akhir April 2017. Bahkan, AJ mengaku beberapa rekannya sudah melakukan aksi mogok mengajar sejak dua hari lalu.

“Koordinator guru SMA dan SMK sudah mengarahkan agar kami ikut menuntut hak kami besok Jumat (21/4/2017). Ada yang sudah mogok ngajar dua hari yang lalu, kita lihat saja bagaimana rekasi dari pemerintah provinsi,” ungkap dia.

AJ mengaku, sejak kewenangan pengurusan SMA/SMK Negeri diambil alih Pemprov Jawa Barat besaran tunjangan yang dibayarkan oleh pemerintah pun menjadi turun. Bila sebelumnya AJ bisa mengantongi tunjangan sebesar Rp1 juta sebulan, Ia hanya mendapatkan tunjangan Rp750 ribu perbulan.

“Jadi kami iri dengan guru-guru yang ada di sekolah tingkat SMP dan SD, sekarang mah boro-boro tunjangan gaji pun suka terlambat dibayar,” ungkapnya

Sebelumnya, puluhan Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di Kota Bekasi pun mengeluh soal terlambatnya dana BOS Provinsi Jawa Barat. Mereka pun harus berhutang untuk menutupi biaya operasional sekolah serta menggaji tenaga honerer yang ada di sekolahnya. (dat/pj/gob)



loading...

Feeds

Rapat Paripurna Penetapan APBD-P Kota Bekasi, Kamis (19/10/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Sah! APBD-P Kota Bekasi Rp5,7 Triliun

ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (19/10/2017). Dalam rapat tersebut DPRD …
Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

REKOMENDASI Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) terhadap anggota Komisi IV DPR RI, Sutriyono masih dapat dievaluasi. Demikian …
Tanpa Syaikhu, PAS Jilid 2 Berlanjut

Tanpa Syaikhu, PAS Jilid 2 Berlanjut

KETUA DPW PKS Jawa Barat memastikan jika tanpa dirinya, koalisi PAS jilid 2 di Pilkada Kota Bekasi dimungkinkan tetap berlanjut. …