Apa Arti Tuntutan 1 Tahun Penjara dengan Percobaan 2 Tahun?

Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono saan membacakan suran tuntutan pada persidangan atas Basuki T Purnama dalam perkara penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4). Foto: Ricardo/JPNN.Com

Jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono saan membacakan suran tuntutan pada persidangan atas Basuki T Purnama dalam perkara penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4). Foto: Ricardo/JPNN.Com

JAKSA Penuntut Umum menuntut terdakwa kasus penistaan agama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 1 tahun pidana dengan masa percobaan 2 tahun.

Apa sebenarnya makna ‘masa percobaan 2 tahun’? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hukuman percobaan dengan definisi hukuman penjara yang tidak dijalani di lembaga pemasyarakatan, tetapi selama dalam masa percobaan itu terpidana tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, apabila dalam masa percobaan itu terpidana melawan hukum, hukuman yang diterimanya harus dijalani di lembaga pemasyarakatan.

Dengan kata lain, selama 2 tahun Ahok tidak boleh melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. Andaikata dalam 2 tahun tersebut tidak ada pelanggaran hukum, maka pidana penjara 1 tahun tidak dijatuhkan terhadapnya .

Hal itu juga diamini Sekretaris Jenderal FPI Bekasi Raya Ustad Barkatullah.  Ia menganalisis bahwa makna tuntutan JPU dengan Pasal 156 ialah, Ahok tidak dipenjara kecuali jika dalam masa 2 tahun ke depan mengulangi perbuatannya.

Ahok tidak diberhentikan sebagai gubernur hingga tanggal 7 Oktober 2017 atau 6 bulan lamanya.

“Umat Islam makin yakin bahwa rezim penguasa melindungi Ahok sehingga menilai bahwa sidang Ahok hanya dagelan,” kata dia.

Dengan begitu, FPI menyatakan bahwa hanya aksi Bela Islam secara besar-besaran yang dapat memenjarakan Ahok atas kasus penodaan agama.

“FPI sudah bersepakat akan melakukan tindakan agar hukum tidak tumpul ke atas,” kata dia.

Seruan ini, FPI meminta agar setiap tokoh dan Ormas menyurati secara Resmi Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan meminta agar Hakim memvonis Ahok dengan penjara tanpa percobaan.

FPI akan mendelegasi Ormas Islam datangi DPR RI dan Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung untuk meminta Pengawasan Melekat terhadap Majelis Hakim agar tidak diintervensi pihak mana pun.

Selain itu, juga akan melakukan aksi Bela Islam secara besar-besaran saat Sidang Putusan di lokasi persidangan untuk penegakan keadilan, dengan menghadirkan Umat Islam dari seluruh Indonesia. (gob)



loading...

Feeds

ilustrasi

Waspada Wabah ‘Gay’ di Kota Bekasi

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, meminta kepada masyarakat mewaspadai praktik pasangan sesama jenis. Hal ini menyusul terbongkarnya pesta seks kaum …