Tuntut ASN, Ratusan Bidan Ancam Mogok Kerja

Bidan. Foto Ilustrasi

Bidan. Foto Ilustrasi

RATUSAN bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas di desa se-Kabupaten Bekasi mengancam akan mogok kerja. Tindakan ini diambil menuntut agar mereka diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang ASN, usia lebih dari 35 tahun tidak bisa diangkat menjadi ASN. Sementara di Kabupaten Bekasi, bidan yang tidak diangkat menjadi ASN berusia lebih dari yang ditetapkan.

Ketua Forum Bidan PTT Kabupaten Bekasi, Wiwit Astuti, mengatakan aksi mogok kerja ratusan bidan desa sebagai bentuk solidaritas. Karena ada 36 bidan PTT tidak diangkat PNS.

“Kami ini bicaranya forum walaupun yang usianya minimal 35 tahun sudah diangkat, namun kami tetap akan melakukan mogok kerja untuk membela teman-teman yang 36 orang yang belum diangkat ASN,” katanya.

Wiwit bersama teman-temannya mendesak Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin segera mengeluarkan surat rekomendasi ke pemerintah pusat, agar bidan yang berusia lebih dari 35 tahun diangkat menjadi ASN. Terlebih, 36 bidan tersebut sudah mengikuti tes CPNS.

“Kita minta kepada bupati supaya mendorong kebijakan diskresi kepada presiden dalam bentuk rekomendasi untuk mengangkat para bidan itu menjadi PNS,” ucapnya.

Kata Wiwit, pemerintah pusat sudah memberikan instruksi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar menjadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak untuk bidan yang berusia lebih dari 35 tahun. Namun 36 bidan tersebut menolak karena sudah bertahun-tahun sudah berstatus kontrak.

“Kita menolak, masak dari kontrak ke kontak lagi. Karena para bidan khawatir dengan tidak dikontrak lagi ke depanya,” ujarnya.

Masih Wiwit, puluhan bidan itu sudah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun bertugas di desa di Kabupaten Bekasi dengan Sk dari kementerian. Sehingga, kata dia, miris jika nasib bidan tersebut tidak diperhatikan kesejahteraannya.

“Ke 36 bidan ini sudah mengabdikan diri antara enam sampai 12 tahun sebagai bidan desa, hal yang sangat wajar ketika mereka minta diangkat menjadi PNS,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Supri, mengatakan akan berusaha memfasilitasi tuntutan bidan ke Bupati Bekasi. Karena keberadaan bidan desa sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

“Bidan desa ini adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat desa, karena dia bisa disebut menterinya desa, sehingga wajib diperjuangkan kesejahtraannya,” tuturnya.

Disinggung soal rencana bidan melakukan mogok kerja, kata Supri, pihaknya akan segera melaporkan itu ke Bupati Bekasi, agar aksi tersebut tidak terjadi.

“Saya akan segera laporkan masalah ini kepada ibu bupati supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan banyak pihak, apalagi pada pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkapnya. (dho/gob)



loading...

Feeds

TAK TERURUS: Kondisi Pasar Bantargebang Kota Bekasi. Tidak adanya perhatian dari Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi, membuat kondisi Pasar Bantargebang terlihat kumuh. (Foto: Dokumentasi/Radar Bekasi)

Inflasi Diperkirakan Terjadi Bulan Juni

EKONOM SKHA Institute for Global Competitiveness Eric Alexander Sugandi memprediksi puncak tekanan inflasi terjadi Juni mendatang. Eric menuturkan, akan terjadi efek simultan …
sesepuh-tokoh-sunda-meninggal-jawa-barat-berduka_m_133306

Jawa Barat Kehilangan Putra Terbaiknya

Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya. Sabtu malam (27/5), sesepuh Tokoh Sunda, Aboeng Koesman Somawidjaja meninggal dunia. Mantan Wakil Gubernur Jawa …