Polisi Bekasi Larang Pengerahan Massa ke Jakarta Saat Hari H Pilkada

(Ilustrasi) Simulasi pengamanan Pilkada 2017 Kabupaten Bekasi yang diperagakan para personel Polres Metro Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (27/9/2016). (Foto: Rezza/GoBekasi)

(Ilustrasi) Simulasi pengamanan Pilkada 2017 Kabupaten Bekasi yang diperagakan para personel Polres Metro Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (27/9/2016). (Foto: Rezza/GoBekasi)

POLRES Metro Bekasi Kota bakal membubarkan mobilisasi massa yang beranjak menuju Jakarta pada hari-H Pilkada atau Rabu (19/54/2017).

“Aturan ini merujuk ada Maklumat bersama Kapolda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Pemilu Jakarta,” kata Kasubbag Humas Polrestrs Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing, Senin (17/4/2017).

Maklumat tersebut tertuang dalam surat bernomor MAK/01/IV/2017, 345/KPU-Prov010/IV/2017 dam 405/KJK/HM.00.00/IV/2017.

“Maklumat itu berisi tentang larangan bagi yang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik maupun psikis pada tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta putaran kedua,” katanya.

Lanjut Erna, maklumat bersama itu dikeluarkan berdasarkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta dan demi menciptakan situasi aman dan kondusif Pilkada.

Maklumat itu berisi tiga poin kesepakatan, di antaranya setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun.

Poin kedua, kata Erna, aparat keamanan dari institusi Polri, TNI dan unsur terkait lainnya berhak berhak membubarkan massa yang tidak berkepentingan di TPS.

“Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan itu, aparat berhak melakukan pencegahan serta pemeriksaan di jalan dan diminta untuk kembali. Bila sudah terlanjur ada di Jakarta, kami berhak meminta mereka kembali ke daerah masing-masing,” papar dia.

Poin ketiga, bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Poin maklumat itu ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, Ketua KPU Jakarta Sumarno dan Ketua Bawaslu Jakarta Mimah Susanti hari ini,” katanya. (kub/gob)

 

 



loading...

Feeds

Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNJ bertemu dengan Menkopolhukam Wiranto, Rabu (16/8/2017). (Foto: Ist)

IKA UNJ Audiensi dengan Menkopolhukam

IKATAN Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) bertemu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang dipimpin Juli Ardiantoro, …