Belum Ada Titik Terang Revitalisasi Pasar Cikarang

(Ilustrasi) Sejumlah aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pasar Cikarang ramai berdesakan. Sampai saat ini, penertiban PKL belum terealisasi. Dok/RADAR BEKASI

(Ilustrasi) Sejumlah aktivitas Pedagang Kaki Lima di Pasar Cikarang ramai berdesakan. Sampai saat ini, penertiban PKL belum terealisasi. Dok/RADAR BEKASI

RENCANA revitalisasi Pasar Cikarang belum juga ada titik terang. Padahal, kabar terakhir dari rencana ini sudah sampai pasa penyerahan draf perjanjian kerja sama (PKS) dari eksekutif ke legislatif.

Pihak eksekutif melempar persoalan ini ke legislatif karena sudah menyerahkan draft PKS untuk dibahas. Sementara legislatif beralasan kalau pembahasan draft tersebut masih menunggu instruksi dari ketua DPRD Kabupaten Bekasi sebelumnya.

 Pihak pedagang Pasar Cikarang juga sempat menolak rencana revitalisasi. Pasalnya, revitalisasi yang rencananya akan dilakukan oleh pihak swasta menerapkan sistem Build Operate Transfer (BOT).

Anggota Fraksi PDIP Yudhi Darmansyah, menilai sistem BOT tidak layak diterapkan untuk merevitalisasi Pasar Cikarang.

“Alasannya adalah karena BOT menggunakan dana pihak ketiga atau pihak swasta, di mana pihak swasta ini tentu akan mencari keuntungan dengan membebankan kepada para pedagang pasar,” katanya.

Menurut Yudhi, Pasar Cikarang sudah sepantasnya direvitalisasi. Karena kondisinya sudah sangat buruk, terlebih setelah terbakar pada Oktober 2015 lalu.

“Omset atau penjualan pedagang sudah sangat minim. Kalau sampai mereka harus membeli kios maka tentu saja hal ini akan menambah beban mereka,” ucapnya.

“Semurah-murahnya BOT mereka kan kudu tetap bayar, artinya akan ada beban lagi untuk untuk masyarakat kecil sementara saat ini masyarakat kita udah sengsara, udah blangsak. Jangankan untuk bayar cicilan kios, untuk cari makan saja susah,” sambungnya.

Salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan itu, kata Yudhi, pihaknya akan mengusulkan revitalisasi Pasar Cikarang tanpa melalui sistem BOT, melainkan menggunakan APBD. Tujuannya agar pedagang bisa mendapatkan tempat yang layak tanpa tambahan beban untuk membayar cicilan kios alias gratis.

“APBD Kabupaten Bekasi itu kan mencapai lebih dari Rp5 triliun setiap tahunnya. Kalau pun dibebankan dengan APBD sebetulnya kita mampu karena beban BOT itu kan cuma Rp500 miliar dan bisa dicicil dalam waktu dua atau tiga tahun sehingga beban APBD setiap tahunnya hanya Rp150 miliar sampai Rp200 miliar,” ucapnya.

Kata Yudhi, sudah sepatutnya pedagang di Pasar Cikarang yang berjumlah sekitar 4.000 orang diperhatikan pemerintah daerah, mengingat pedagang hanya menggantungan kehidupannya dari berjualan di pasar tersebut.

Terkait draft PKS, lanjut Yudhi, fraksinya akan menolak untuk dibahas dan disetujui.

“Kami akan berjuang hingga titik darah penghabisan bagaimana caranya supaya pedagang Pasar Cikarang mendapatkan kios secara gratis dan layak,” katanya.

(dho/rbs/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi. (foto: ist)

Ini Dia Jadwal UNBK

KEMENTRIAN Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMK, SMA, dan SMP. Dimana setiap hari …
(Ilustrasi) Siswa - siswi SMPN 1 Kota Bekasi mengerjakan soal Ujian Nasional pada hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Senin (4/5) kemarin. Terhitung Senin (4/5) hingga Rabu (6/5) sebanyak 62 siswa absen, 21 siswa mengundurkan diri dan 8 siswa sakit. (Foto Ivam Pramana Putra/GoBekasi.co.id)

Soal USBN Rentan Bocor

SEKJEN Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, ujian sekolah berstandar nasional (USBN) rentan bocor. Ini karena banyaknya celah yang …