278 Titik Reklame di Bekasi Masih Bermasalah

(Ilustrasi) Petugas merapikan puluhan tiang reklame liar yang terpasang di sepanjang jalan Rawalumbu, Selasa (29/3/2016). FOTO: Ivan Pramana Putra/GoBekasi

(Ilustrasi) Petugas merapikan puluhan tiang reklame liar yang terpasang di sepanjang jalan Rawalumbu, Selasa (29/3/2016). FOTO: Ivan Pramana Putra/GoBekasi

KOTA Bekasi menjadi sasaran empuk bagi oknum oknum pengusaha reklame nakal melancarkan aksinya. Hingga saat ini tercatat sebanyak. 278 titik reklame di Kota Bekasi bermasalah.

Pantauan Radar Bekasi, sedikitnya 50 titik papan reklame berdiri di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Hampir 70 persen papan reklame berbagai jenis dan ukuran tersebut terisi.

Hal tersebut rupanya belum mendongkrak pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab, dari target PAD sebesar Rp79.403.663.550 pada 2016 lalu, hanya mampu tercapai sebesar Rp30.734.559 atau sekitar 38 persen dari target pencapaian.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Bekasi Arif Maulana menyampaikan, pihaknya masih melakukan pendataan jumlah reklame yang ada di Kota Bekasi. Sebab, bidang reklame baru saja berpindah dari Dinas Pertamana Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) ke Dinas PUPR.

“Karena bidangnya baru masuk ke kami, makanya masih kita lakukan pendataan,” ungkap Arief Selasa (14/3/2017).

endataan tersebut, kata Arief, sudah dilakukan selama satu pekan. Sementara ini didapati ada sekitar 922 titik reklame yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Dari jumlah tersebut sekitar 30 persennya atau 278 titik reklame bermasalah.

Selain itu, ada pula perusahaan advertising yang meminta izin untuk mendirikan satu buah papan reklame, namun nyatanya fakta di lapangan petugas menemukan lebih dari satu papan reklame.

“Jumlahnya masih akan bertambah, ini baru hasil sementara pendataan satu pekan, akan segera kami evaluasi,” kata dia.

Sementara itu, ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menyampaikan, sebetulnya pemerintah Kota Bekasi sudah fokus dalam target pencapaian pajak reklame. Maka dari itu bila dari tahun ke tahun belum tercapai adalah hal yang harus dipertanyakan.

“Diantara estetika dan pencapaian target, pemerintah Kota Bekasi sebetulnya sudah fokus dalam segi pendapatan,” tutur Ariyanto.

Menurut Ariyanto, peristiwa robohnya reklame di Jalan Sultan Agung belum lama ini, merupakan bukti lemahnya pengawasan dari pemerintah. Apalagi, bila tak ada efek jera yang disediakan oleh pemerintah bagi perusahaan reklame yang ‘nakal’.

Sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa median jalan tidak boleh dijadikan tempat pendirian reklame.

“Selain berbahaya bagi pengguna jalan bila ambruk seperti peristiwa kemarin, adanya reklame di median jalan pun merusak estetika kota,” ujarnya

Karena itu, bagi Ariyanto, harusnya pemerintah memikirkan cara agar memiliki papan reklame bersama. Sehingga, hanya medianya saja satu namun pihak pengusaha iklan bisa memakainya secara bersama.

“Misalnya punya videotron satu buah nah itu konten iklannya yang berganti-ganti,” pungkasnya.

(dat/pj/gob)



loading...

Feeds

Koalisi-Gerindra-PKS

PKS-Gerindra Berkoalisi Hingga 2019

Koalisi Merah Putih (KMP) yang digagas PKS dan Gerindra dipastikan bakal terus berlanjut. Karena koalisi tersebut bukan hanya untuk Pilkada …
Keren! Persipasi Belum Terkalahkan pada Putaran Kedua Liga 3

Persikasi Berpeluang ke Liga 1?

PERSOALAN pelik yang mendera Persatuan Sepak Bola Kabupaten Bekasi (Persikasi) nampaknya mulai menjadi perhatian beberapa tim berbeda level diatasnya. Hal …
Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. (Foto: Harun Nazarudin/GoBekasi)

Pengesahan APBD-P Kabupaten Bekasi Ditunda

PENGESAHAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bekasi 2017 ditunda. Penetapan yang semula dijadwalkan pada rapat paripurna di Gedung …
kpu

Masyarakat Jangan Terpengaruh Hasil Survei

JELANG Pilkada Kota Bekasi 2018, beberapa lembaga survei sudah mengumumkan hasilnya. Masyarakat diminta bijak dalam menilai hasil survei tersebut. “Hal …