Ratusan Bidan PTT di Kabupaten Bekasi Gelisah karena Ini…

Ilustrasi.

Ilustrasi.

RATUSAN bidan berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bertugas di Kabupaten Bekasi gelisah. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan setelah mereka mengikuti rekrutmen pengangkatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Supriyadi, mengatakan bidan PTT dari yang mengikuti tes ASN sudah ada pengumuman kelulusannya dari Kemenkes.

“Sedikitnya ada 150 bidan PTT di Kabupaten Bekasi menjadi resah, karena hasil tes calon ASN-nya belum diumumin oleh Kemenkes,” ujarnya.

Supriyadi mengatakan, 150 bidan PTT ini ditugaskan di desa untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dari ratusan bidan itu, kata dia, ada yang merasa khawatir tidak lolos tes ASN jika mengacu Undang-undang.

Undang-Undang ASN menyebutkan calon ASN berusia lebih dari 35 tahun sudah tidak bisa mengikuti tes calon ASN. Sementara dari 150 bidan PTT di Kabupaten Bekasi, sedikitnya ada 20 orang yang usianya lebih dari 35 tahun.

“Dari 150 bidan PTT, ada yang terbentur usia karena sudah 35 tahun lebih, sehingga sekitar 30 orang bidan tidak dapat menjadi ASN,” katanya.

Menurut Supriyadi, ketidakjelasan pengumuman calon ASN bidan PTT dipastikan tidak akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat. Sebab bidan tersebut masih bisa menerima honor dari pemerintah pusat dan daerah.

“Kalau pengaruh sih tidak karena belum diumumin, tapi bikin galau bidan,” imbuhnya.

Supriyadi mengklaim tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dalam rekrutmen ASN bidan PTT di Kabupaten Bekasi. Sebaliknya, ia mengimbau kepada semua bidan PTT agar melaporkan jika ada oknum yang meminta uang dengan alih-alih untuk biaya administrasi calon ASN.

“Mudah-mudahan cepat ada pengumuman baik dari Kemenkes dan BKN sehingga bidan PTT di Kabupaten Bekasi bisa cepat pemberkasan,” ungkapnya.(dho/rbs/gob)



loading...

Feeds

Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

REKOMENDASI Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) terhadap anggota Komisi IV DPR RI, Sutriyono masih dapat dievaluasi. Demikian …