Hari Jadi Bekasi, Banjir Masih Jadi PR

Warga saat melintasi taman pedestrian di Jalan M Hasibuan Kota Bekasi. Meskipun Pemkot Bekasi telah membangun pedestrian, namun belum mampu menaikan nilai adipura tahun 2016. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

Warga saat melintasi taman pedestrian di Jalan M Hasibuan Kota Bekasi. Meskipun Pemkot Bekasi telah membangun pedestrian, namun belum mampu menaikan nilai adipura tahun 2016. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi)

KOTA Bekasi genap berumur 20 tahun setelah pemekaran pada tahun 1997 silam. Kendati demikian, dengan adanya pemekaran tidak membuat kultur budaya Bekasi terpecah pula menjadi 2 bagian antara Kota dan Kabupaten Bekasi.
Salah satu tokoh masyarakat Bekasi, Sunaryono mengatakan, pemekaran antara Kota dan Kabupaten Bekasi merupakan hanya pembagian administrasi, tidak dengan pembagian kultur dan budaya.
“Bekasi hanya ada satu, walaupun ada elemen suku yang berbeda dan semuanya kita masih dalam satu adat dan budaya. Hanya sistem pemerintahan saja yang berbeda,” kata dia, Jumat (10/3/2017) kepada GoBekasi.co.id
Dalam rangkaian HUT Kota Bekasi ke-20, Sunaryono mengatakan bahwa Kota Bekasi harus membenahi pekerjaan rumah yang tak pernah kunjung selesai. Karena saat ini Kota Bekasi ataupun juga Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori emergency.
Emergency dimaksud, lanjut Sunaryono, ialah dalam hal-hal permaslahan banjir yang tidak pernah kunjung selesai dilaksanakan oleh pemerintah. sehingga banyak merigikan masyarakat.
Sunaryono melihat, saat ini, pemerintah Kota ataupun Kabupaten Bekasi hanya melingkari program-program yang diusulkan oleh pusat. Namun bertolak belakang dengan program di daerahnya.
“Contohnya saat ini banjir tidak pernah mendapatkan solusinya. Di tengah-tengah pertumbuhan kota yang begitu pesat dengan gedung-gedung. Namun masalah sistem DAS tidak ada jangkauannya, setiap turun hujan, warga pun gulung tikar,” kata dia.
Berbeda kata Sunaryono, sejak berdirinya Bekasi pada tahun 1950-an tempo dulu. Di mana pembangunan infrastruktur maupun dengan pembangunan seperti mal-mal, hunian vertikal, dan pusat perbelanjaan tak begitu liar di Kota Bekasi.
“Bekasi dulu tidak banjir paling di sawah-sawah, nah sekarang malah banjir adalah masalah utama ketika pemerintah rela menggadaikan lahannya untuk pembangunan demi mendongkrak perekonmian daerah,” tutur dia.
Untuk itu, lanjut Sunaryono, pemerintah daerah juga harus mengevaluasi kajian yang komperehensif terkait lingkungan sekitar. Sentralisasi otonomi daerah harus memiliki identitas. Tidak hanya kebijakan nasional saja yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah juga harus melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan UUD No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup,” tutur dia.
Sunaryono juga mengomentari terkait ekonomi masyrakat Bekasi yang masih seperti biasanya. Hal ini dikarenakan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Bekasi tidak berjalan optimal dan menguntungkan secara signifikan.
“Ya, jadi hanya membuang-buang anggaran saja, dan menguntungkan perorang. Sementara PAD dari BUMD itu tidak memberikan hasil kepada masyarakat, walaupun ekonomi masyarakat memang berkecukupan. Tapi itu belum tentu adalah masyarakat Bekasi asli. Pemerintah melihat mungkin hanya dengan raganya saja, namun secara moralitas dan mentalitas itu bobrok,” tandas dia. (kub/gob)


loading...

Feeds

(Ilustrasi) Ketum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, saat menghadiri istigosah di Telagamurni, Cikarang Barat, Selasa (8/12). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi)

Habib Rizieq Dijerat Empat Pasal

DITRESKRIMSUS Polda Metro Jaya menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus dugaan konten pornografi. Sebelumnya, …